Historiografi Rakyat: Tanah, Tubuh, dan Ingatan - Alita Karen, dkk.

Editor: Abd. Karim, Ferdhiyadi, Sofyan Basri, Subarman Salim
Penulis: Alita Karen, Dila Fatmaisya, Ebriana Mawaddah, Ferdhiyadi, Khaerun Nisa’a Tayibu, Maria Ulfa, Muh. Asmar Hidayat, Mujahidin Musa, Oma Irama, Sakinah, Siti Nurul Aina Safika, Sofyan Basri, Subarman Salim, Yayat Rahdar

Desain sampul: Tim GenkDekol
Penata letak: Bahrul Amsal

310 hlm, 14x20,5cm
Bookpaper, soft cover

Penerbit Semut Api, Yogyakarta

Harga Rp. 100.000

Pesan:

https://multitude.myr.id/product-catalog/historiografi-rakyat-tanah-tubuh-dan-ingatan/?

Sejarah yang Kembali kepada Rakyat

(Tulisan ini adalah kata pengantar untuk buku Historiografi Rakyat: Tanah, Tubuh, dan Ingatan)

Bagian yang paling menarik ketika membaca A People’s History of the United States karya Howard Zinn adalah ketika si penulis menyampaikan kegelisahannya berjalan di lorong-lorong perpustakaan Amerika dan mendapati rak-rak penuh buku sejarah bangsanya sendiri, tanpa suara rakyat biasa di dalamnya. Ada presiden, perang, kemenangan militer, para diplomat, dan tokoh-tokoh besar negara. Tetapi buruh, perempuan, masyarakat kulit hitam, imigran, masyarakat adat, dan orang-orang miskin hanya muncul seperti bayangan samar di pinggir halaman. Mereka seperti hadir tanpa benar-benar diberi suara. Sejarah bergerak megah di atas kepala mereka, sementara kehidupan mereka sendiri nyaris tidak dianggap cukup penting untuk dituliskan.

Dari keinginan mendengar suara-suara yang terbenam itulah Zinn mulai menulis. Ia seperti ingin mengatakan bahwa apabila suara-suara itu tidak ditemukan di buku-buku sejarah resmi, maka seseorang harus mulai menuliskannya sendiri. Sebab sebuah bangsa bukan hanya dibangun oleh mereka yang menang dan memegang kekuasaan, tetapi juga oleh mereka yang kalah, terluka, bekerja diam-diam, lalu hilang tanpa nama di dalam sejarah.

***

Kegelisahan seperti itu terasa akrab dalam pengalaman kita di Indonesia. Sejarah terlalu lama ditulis dari pusat-pusat kekuasaan, lahir dari arsip negara, laporan birokrasi, pidato politik, dan buku-buku besar tentang pembangunan serta kemajuan bangsa. Kehadiran rakyat seringkali dipaksakan dengan kekuasaan telanjang. Dalam cerita semacam itu, rakyat sering hadir sekadar sebagai latar. Kadang mereka menjadi massa anonim, kadang korban tanpa wajah, dan dalam situasi tertentu bahkan diposisikan sebagai ancaman terhadap keteraturan negara.

Lebih tragis lagi, sejarah dapat diputar sedemikian rupa sehingga pelaku kekerasan berubah menjadi pahlawan, sementara korban didorong masuk ke ruang sunyi dan pelupaan. Di sana kita belajar bahwa sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kuasa untuk menentukan apa yang boleh diingat dan apa yang harus dilupakan.

Penguasa kolonial memahami dengan sangat baik bahwa sebuah negeri tidak hanya ditaklukkan melalui senjata, pajak, dan birokrasi, tetapi juga melalui cara negeri itu diceritakan. Karena itu kolonialisme membangun pengetahuan tentang Hindia Belanda melalui arsip, laporan etnografi, sensus penduduk, buku sekolah, hingga penulisan sejarah resmi. Negeri ini digambarkan sebagai ruang terbelakang, tercerai-berai, irasional, dan membutuhkan campur tangan kolonial untuk menjadi modern dan tertib. Dalam narasi seperti itu, rakyat bumiputera hadir lebih sebagai objek pengamatan daripada manusia yang memiliki suara sejarahnya sendiri. Mereka dijelaskan, dikategorikan, diukur, tetapi jarang benar-benar didengar.

Ironisnya, setelah kemerdekaan cara pandang itu justru diwarisi kembali oleh negara modern kita. Penulisan sejarah tetap bergerak dari pusat kekuasaan menuju rakyat, bukan sebaliknya. Mungkin ada kebutuhan yang nyata saat itu. Bangsa adalah satu rujukan utama sebagai semangat baru penulisan sejarah setelah kemerdekaan. Ketika rezim berganti di bawah kekuasaan Orde Baru, pemujaan terhadap negara menjadi cara utama mempelajari sejarah. Negara mengganggap tanpa nama di dalam sejarah. Negara mengganti bahasa kolonial dengan bahasa pembangunan, stabilitas nasional, dan persatuan bangsa, tetapi struktur narasinya sering kali tetap sama. Tokoh besar, elite politik, militer, dan negara menjadi pusat cerita, sementara pengalaman masyarakat biasa kembali terdorong ke pinggir sejarah. Dalam banyak situasi, rakyat tetap hadir sebagai objek yang diatur dan dijelaskan, tetapi tidak sungguh-sungguh diberi ruang untuk berbicara tentang pengalaman sejarah mereka sendiri. Seolah-olah kemerdekaan berhasil mengganti penguasa, tetapi belum sepenuhnya membebaskan cara kita memandang dan menuliskan sejarah negeri ini.

***

Walter Benjamin mengatakan bahwa setiap dokumen peradaban sekaligus merupakan dokumen barbarisme. Kalimat ini benar karena ia mengingatkan bahwa di balik setiap monumen kemenangan selalu ada pengalaman manusia yang dihancurkan dan disingkirkan dari ingatan kolektif. Sejarah para pemenang hampir selalu meninggalkan puing-puing manusia di belakangnya. Dengan demikian tugas sejarah bukan merayakan kemenangan secara membabi buta, melainkan menyelamatkan kembali ingatan orang-orang yang kalah, yang tersingkir, dan yang nyaris lenyap dari cerita resmi sebuah zaman.

Cara pandang seperti itu pula yang selama ini membentuk keinginan saya pribadi memahami sejarah. Sejarah seharusnya bukan lagi urusan kronologi besar negara dan pergantian elite kekuasaan. Ia harus selalu memiliki wajah manusia yang konkret. Ia hidup dalam percakapan keluarga, dalam ingatan masyarakat kampung, dalam kecemasan perempuan pesisir menghadapi reklamasi, dalam cerita tentang tanah dan mata air, dalam pengalaman komunitas yang bertahan menghadapi stigma, dan dalam suara-suara kecil yang sering dianggap terlalu remeh untuk dicatat negara. Karena itu saya percaya bahwa sejarah harus kembali mendengar mereka yang selama ini terlalu lama dibiarkan sunyi.

Semangat itulah yang saya rasakan ketika membaca tulisan-tulisan dalam buku ini. Buku ini mencoba menghadirkan sejarah dari pinggiran, dari ruang sosial yang selama ini tidak dianggap cukup penting untuk masuk ke dalam sejarah nasional yang resmi.

Dekolonisasi menjadi semangat yang mempertemukan para penulis di dalamnya. Tetapi dekolonisasi di sini bukan sekadar penolakan terhadap kolonialisme masa lalu, atau sekadar anti-asing. Ia adalah usaha membongkar cara berpikir yang masih menempatkan pengetahuan secara bertingkat antara pusat dan pinggiran, antara sejarah negara dan pengalaman manusia biasa, antara pengetahuan yang dianggap ilmiah dan yang dianggap sekadar cerita rakyat, antara bahasa kolonial dengan bahasa pembangunan, stabilitas nasional, dan persatuan bangsa, tetapi struktur narasinya sering kali tetap sama.

Pilihan menyelenggarakan Workshop Historiografi Rakyat di Bone memperlihatkan semangat itu dengan sangat jelas. Ada usaha terfokus pada kota-kota besar, termasuk dominasi Makassar sebagai pusat Indonesia Timur. Di sini pengetahuan tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang hanya lahir di kampus atau lembaga resmi, tetapi juga tumbuh di komunitas, ruang belajar warga, dan pengalaman sehari-hari masyarakat.

***

Yang menarik, sebagian besar penulis dalam buku ini bukan sejarawan akademis formal. Di antara mereka terdapat guru, penggerak komunitas, pegawai ruang belajar, dan penulis yang tumbuh dari pengalaman sosial masyarakatnya sendiri. Mereka mendengar sejarah bukan pertama-tama dari arsip negara, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Dari percakapan warga, cerita keluarga, tradisi lisan, dan pengalaman sosial yang hidup di sekitar mereka. Karena itu tulisan-tulisan dalam buku ini memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan dunia yang mereka ceritakan.

Kita dapat melihat hal itu dalam tulisan tentang perempuan Pattude di pesisir Losari yang menghadapi ancaman reklamasi. Laut dalam kisah itu bukan sekadar bentang geografis, melainkan ruang hidup yang menyimpan kerja, doa, kecemasan, dan harapan masyarakat pesisir. Kita juga menemukan cerita tentang pammali, tentang pohon yang harus dihormati, tentang mata air kampung, dan tentang ingatan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua itu memperlihatkan bahwa sejarah rakyat sering hidup di tempat-tempat yang tidak pernah dianggap sebagai arsip resmi negara.

Pada akhirnya, buku ini mengingatkan bahwa sejarah sesungguhnya bukan hanya milik para pemenang. Ia juga milik mereka yang tetap menjaga ingatan ketika dunia bergerak terlalu cepat untuk peduli pada pengalaman manusia biasa. Dan mungkin di sanalah makna paling penting dari historiografi rakyat, yakni usaha untuk mengembalikan sejarah kepada mereka yang selama ini terlalu sering dipaksa diam di pinggir zaman.

Ada satu bagian dari cerita Arjan yang terus tertinggal di kepala saya.

Ia kembali ke Badur pada 1987. Ia bertemu dengan orang-orang kampung, berbicara dengan mereka, merekam wajah dan kehidupan mereka. Lalu, tiga puluh dua tahun kemudian, ia kembali lagi, pada 2019.

Saya membayangkan kalau tiga gambar itu diletakkan berdampingan.

Badur 1856, ketika Multatuli masih berada di sana. Badur 1987, ketika Indonesia sudah lebih dari empat puluh tahun merdeka. Badur 2019, ketika Indonesia sudah melewati Reformasi. Tiga zaman yang mestinya sangat berbeda. Dan memang berbeda.

Tetapi ada sesuatu yang aneh ketika kita melihatnya dari kehidupan orang biasa. Sejarah politik bergerak cepat, sementara kehidupan sehari-hari kadang seperti berjalan dengan langkahnya sendiri.

Pagi ini saya kemudian mendapat wawancara radio. Temanya tentang memaknai kemerdekaan.

Menjelang 17 Agustus, rasanya tema ini memang sedang ada di mana-mana. Tetapi ada satu kalimat yang belakangan ini cukup sering saya dengar, terutama dari anak-anak muda. Apakah kita sudah “benar-benar” merdeka?

Saya teringat Badur.

Mungkin karena dua hal itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Yang satu bercerita tentang sebuah kampung yang dilihat pada tiga zaman. Yang lain tentang sebuah negeri yang setiap tahun merayakan satu tanggal yang sama. 17 Agustus.

Kita tahu jawabannya. Indonesia sudah merdeka. Tetapi mengapa pertanyaan itu masih muncul? Saya kira bukan karena anak muda lupa sejarah.

Mereka tahu bahwa Indonesia merdeka pada 1945. Mereka tahu Proklamasi. Mereka tahu cerita tentang perang mempertahankan kemerdekaan.

Tetapi mereka juga tahu kehidupan mereka sendiri. Dan kehidupan sehari-hari kadang mempunyai cara yang berbeda dalam berbicara tentang kemerdekaan.

Anak muda kita sekarang tidak pernah mengalami kolonialisme, tetapi mereka tahu sulitnya mencari pekerjaan. Tidak pernah melihat tentara Belanda, tetapi mereka tahu rasanya hidup dengan biaya yang terus naik. Mereka tidak mengalami revolusi, tetapi bisa merasa bahwa masa depannya semakin sulit dipastikan.

Lalu kata merdeka muncul dengan arti yang sedikit berbeda. Bukan lagi soal siapa yang menguasai negara. Tetapi soal seberapa jauh seseorang bisa menguasai hidupnya sendiri.

***

Mungkin kita terlalu terbiasa membaca sejarah melalui pergantian tahun dan pergantian pemerintahan.

Pertengahan abad ke-19, ketika Douwes Dekker bekerja pada 1856, adalah zaman kolonial. 1945 adalah kemerdekaan. 1965 adalah sebuah perubahan besar dengan kemunculan Orde Baru. 1987 adalah puncak kekuasaan Orde Baru. 1998 adalah Reformasi. 2019 adalah Indonesia yang lain lagi.

Kalender membuat semuanya terlihat seperti kotak-kotak yang rapi, tetapi kehidupan manusia tidak serapi itu.

Orang yang hidup pada 1987 tidak tiba-tiba bangun pada pagi berikutnya dan merasa bahwa sejarah telah berubah seluruhnya. Begitu juga orang yang hidup pada 1945. Proklamasi adalah peristiwa yang sangat besar, tetapi seseorang tetap harus bangun keesokan harinya, mencari makan, bekerja, mengurus keluarga, dan menghadapi kehidupan yang belum selesai.

Mungkin di situlah kita perlu berhenti sebentar pada kata 'setelah'.

Apa yang terjadi setelah sebuah negara merdeka?

Apa yang terjadi setelah sebuah rezim jatuh?

Apa yang terjadi setelah sebuah revolusi selesai?

Pertanyaan After Multatuli Left bagi saya menjadi menarik justru karena ia bertanya tentang “setelah”.

Multatuli pergi.

Tetapi orang-orang Lebak tetap tinggal.

Ia menulis tentang mereka.

Tetapi orang-orang di desa Badur tetap harus menjalani hidup setelah buku itu selesai.

Kemudian Indonesia merdeka.

Tetapi orang-orang Badur tetap harus menjalani hidup.

Orde Baru datang. Kemudian pergi. Mereka tetap hidup.

Reformasi datang. Mereka tetap hidup.

Ada sesuatu yang sangat sederhana tetapi sering luput dari sejarah besar. Peristiwa selesai lebih cepat daripada akibatnya.

Sebuah pemerintahan bisa berganti, bendera bisa berubah, konstitusi bisa ditulis ulang, tetapi kehidupan manusia membutuhkan waktu lebih panjang untuk bergerak.

Sayangnya, tidak semuanya bergerak ke arah yang sama.

***

Mungkin karena itu saya tidak terlalu terkejut dengan pertanyaan apakah Indonesia sudah merdeka atau belum.

Tentu sudah.

Yang lebih menarik adalah mengapa orang merasa perlu menanyakan kembali sesuatu yang secara historis sudah selesai.

Barangkali karena ada jarak antara kemerdekaan sebagai cerita dan kemerdekaan sebagai pengalaman.

Cerita kita sudah sangat jelas. 17 Agustus 1945. Proklamasi. Revolusi. Kedaulatan. Republik.

Tetapi pengalaman seseorang tentang kemerdekaan mungkin jauh lebih sederhana.

Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan?

Apakah saya bisa sekolah? Apakah saya bisa memiliki rumah?

Apakah saya bisa mengatakan apa yang saya pikirkan? Apakah hukum berpihak secara adil?

Apakah anak saya akan mempunyai kehidupan yang lebih baik?

Apakah tempat saya dilahirkan akan menentukan seluruh hidup saya?

Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sangat biasa. Justru karena itu ia penting.

Sebab sejarah pada akhirnya selalu kembali kepada hal-hal yang biasa.

Orang makan, bekerja, bersekolah, menikah, mempunyai anak, dan menunggu kehidupan menjadi sedikit lebih baik.

Di sanalah perubahan besar yang disebut kemerdekaan akhirnya harus dirasakan.

Bukan hanya dalam pergantian bendera atau pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang terus berjalan.

***

Saya kembali membayangkan tiga Badur tadi. Kita tahu bahwa ketiganya tidak sama. Tidak mungkin sama. Tetapi kita juga tahu bahwa perubahan sejarah tidak pernah membagi dirinya secara merata.

Ada orang yang lebih cepat masuk ke masa depan. Ada yang tertinggal. Ada yang hidup di antara keduanya.

Mungkin itulah sebabnya sebuah negara dapat terlihat sangat modern dari satu sisi dan terasa sangat lama dari sisi yang lain.

Kita bisa melihat gedung tinggi, teknologi, universitas, jalan tol, ekonomi digital.

Tetapi beberapa kilometer dari sana seseorang masih memikirkan hal yang sangat lama.

Yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari justru pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana membayar sekolah anak, bagaimana memperoleh rumah, dan bagaimana menghadapi negara ketika berhadapan dengan birokrasi atau kekuasaan. Bukan berarti tidak ada kemajuan. Ada, bahkan sangat banyak. Tetapi kemajuan tidak selalu datang bersamaan, dan tidak semua orang mengalaminya dengan kecepatan yang sama.

Dan mungkin di situlah kegelisahan anak-anak muda kita hari ini menemukan bahasanya.

“Kalau sudah merdeka, kenapa saya masih merasa begitu sulit menentukan hidup saya sendiri?” Saya tidak tahu apakah ini pertanyaan yang sah. Tetapi saya kira itu pertanyaan yang layak didengar.

***

Barangkali kemerdekaan memang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan karena Indonesia belum merdeka. Justru karena Indonesia sudah merdeka, kita mempunyai ruang untuk terus bertanya apa arti kemerdekaan itu.

Generasi 1945 mempunyai jawabannya sendiri. Mereka ingin Indonesia menjadi bangsa yang menentukan nasibnya sendiri.

Generasi 1998 mempunyai pengalaman lain.Mereka ingin ruang politik yang lebih bebas.

Generasi sekarang datang dengan pertanyaan yang berbeda. Mereka ingin tahu apakah kemerdekaan yang diwariskan kepada mereka juga memberi mereka kesempatan untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.

Mungkin itu bukan tanda bahwa mereka tidak menghargai kemerdekaan. Mungkin mereka hanya sedang mengukur warisan itu dengan kehidupan mereka sendiri. Dan ukuran itu memang berbeda.

***

Semalam kami berbicara tentang Multatuli yang pergi dari Lebak. Pagi ini saya berbicara tentang kemerdekaan. Dua pembicaraan yang awalnya tampak tidak berhubungan. Tetapi kemudian saya merasa keduanya bertemu di satu tempat. Pada kehidupan orang biasa.

Multatuli pergi dari Lebak pada 1856. Lebih dari satu abad kemudian, Arjan kembali ke tempat itu pada 1987, menemui dan merekam orang-orang biasa yang hidup di sana. Tiga puluh dua tahun kemudian, pada 2019, ia datang lagi untuk melihat apa yang telah berubah. Kini, pada 2026, kita melihat kembali semuanya dari jarak waktu yang lain. Empat waktu yang berbeda, empat Indonesia yang tidak sepenuhnya sama, tetapi mungkin bertemu pada satu pertanyaan yang sederhana dan sulit sekaligus. Apa yang sebenarnya berubah?

Mungkin kita belum selesai menjawabnya. Mungkin memang tidak akan pernah selesai. Karena setiap generasi akan datang dengan pengalaman hidupnya sendiri, melihat ke belakang, lalu bertanya lagi: apa arti kemerdekaan bagi kita?

Pada awal 1990-an, ada sebuah keyakinan yang hampir diterima sebagai kebenaran.

Indonesia akan menjadi negara industri.

Saya pun meyakininya.

Saat itu baru saja memulai pendidikan di bidang sejarah di sebuah unviersitas. Di televisi dan suratkabar—belum ada media sosial saat itu—keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi macan Asia menyaingi Korea Selatan, Taiwan dan berharap juga Jepang memenuhi udara.

Pabrik berdiri di mana-mana. Kawasan industri tumbuh di pinggiran Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, hingga Surabaya. Jalan raya dipenuhi truk kontainer. Ribuan anak muda dari desa datang ke kota membawa harapan yang sederhana. Mereka ingin bekerja.

Kaum perempuan yang sebelumnya berkutat di lingkup domestik, bergeser memasuki pabrik-pabrik yang tumbuh seperta cendawan di musim hujan. Mereka disukai selain karena usia muda produktif, mereka adalah buruh yang patuh.

Bagaimanapun, ada hal menarik yang perlu digarisbawahi saat itu. Optimisme yang muncul diikuti dengan kesadaran memang tidak semua menjadi kaya. Tetapi banyak yang memperoleh sesuatu yang lebih penting.

Saya kira ada gambaran umum bahwa mereka memperoleh kepastian. Ada gaji bulanan. Bisa menyekolahkan anak dan menyicil rumah sederhana. Harapan bahwa kehidupan mereka akan lebih baik daripada kehidupan orang tua mereka.

Bagi jutaan keluarga Indonesia, inilah wajah pembangunan.

***

Hari ini suasananya berbeda. Pabrik masih ada. Ekonomi masih tumbuh. Mal masih tetap ramai dan bandara juga tetap sibuk. Gedung-gedung tinggi memenuhi langit ibukota.

Tetapi ada sesuatu yang hilang. Sekarang ini kita merasa semakin sulit menemukan pekerjaan yang benar-benar mampu mengubah kehidupan seseorang. Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, tetapi tidak lagi menciptakan mobilitas sosial seperti dahulu.

Mengapa?

Saya kira jawabannya tidak akan kita temukan dari ketidakmampuan kampus atau SMA/SMK menghasilkan tenaga kerja yang lebih trampil dan produktif.

Persoalan sesungguhnya dimulai jauh sebelum seorang mahasiswa atau siswa kelas meengah memasuki ruang belajar mereka. Ia dimulai dari cara sebuah negara membangun ekonominya.

Sepanjang sejarah modern, hampir semua negara yang berhasil menjadi negara maju melewati satu tahapan yang sama, yaitu Industrialisasi.

Industrialisasi pada prinsipnya bukan sekadar membangun pabrik. Melainkan membangun kemampuan memproduksi barang dengan teknologi yang semakin maju, produktivitas yang terus meningkat, dan upah yang ikut naik.

Di Inggris pada abad ke-19, Jepang setelah Restorasi Meiji, Korea Selatan, Taiwan, hingga Tiongkok setelah reformasi ekonomi, industrialisasi bukan hanya menghasilkan barang.

Ia menciptakan kelas menengah, memperluas kesempatan hidup, dan membuat setiap generasi memiliki peluang hidup sedikit lebih baik daripada generasi sebelumnya.

Pendidikan memperoleh maknanya karena ekonomi menyediakan tempat bagi orang-orang yang semakin terdidik.

***

Kita di Indonesia pun sebenarnya pernah bergerak ke arah itu. Pada dekade 1980-an hingga pertengahan 1990-an, sektor manufaktur berkembang pesat seperti tekstil, garmen, sepatu, elektronik, furniture dan lainnya.

Berbagai industri ini menyerap jutaan tenaga kerja. Anak petani menjadi buruh pabrik.

Pendapatannya memang tidak besar. Namun cukup untuk memutus kemiskinan antargenerasi.

Dalam periode tersebut, banyak keluarga Indonesia pertama kali mengenal kulkas, televisi, sepeda motor, bahkan rumah permanen melalui gaji buruh industri.

Inilah yang sering terlupakan ketika orang membicarakan industrialisasi. Ia bukan hanya soal mesin. Ia adalah mesin pembentuk kelas menengah.

***

Namun Indonesia tidak pernah benar-benar menyelesaikan proses itu.

Masalahnya bukan semata-mata karena kita kalah bersaing dengan negara lain.

Persoalannya lebih dalam.

Sejak awal, industrialisasi Indonesia tumbuh bersama sebuah struktur ekonomi yang lebih menghargai akses daripada kemampuan produksi.

Keuntungan sering kali tidak diperoleh karena berhasil menciptakan teknologi baru atau meningkatkan produktivitas.

Keuntungan justru datang dari kedekatan dengan negara.

Keuntungan didapat melalui izin impor, hak monopoli, konsesi sumber daya alam, proyek-proyek pemerintah, dan Lisensi.

Ringkasnya, keuntungan didapat melalui hubungan dengan penguasa.

Dalam sistem seperti ini, kedekatan politik sering kali lebih menguntungkan daripada inovasi.

Di sinilah ekonomi rente mulai membentuk wajah kapitalisme Indonesia.

***

Gejala itu sebenarnya telah muncul sejak awal kemerdekaan.

Pemerintah ketika itu berusaha membangun kelas pengusaha nasional melalui kebijakan yang kemudian dikenal sebagai ekonomi Ali-Baba.

Gagasannya cukup masuk akal.

Pengusaha pribumi memperoleh ruang berkembang melalui kemitraan dengan pengusaha Tionghoa yang telah memiliki pengalaman, modal, dan jaringan perdagangan.

Harapannya, Indonesia memiliki kelas industrialis nasional yang kuat.

Namun kenyataan tidak selalu mengikuti harapan.

Dalam banyak kasus, kemitraan itu berubah menjadi hubungan administratif semata.

Nama dipinjam.

Fasilitas negara diperoleh.

Tetapi kemampuan produksi tidak benar-benar berpindah.

Yang berkembang bukan terutama kelas industrialis baru, melainkan kelompok perantara yang memperoleh keuntungan dari akses terhadap negara.

Benih-benih kapitalisme rente mulai tumbuh.

***

Pada masa Orde Baru, pola ini tidak menghilang.

Ia justru menemukan bentuk yang lebih mapan.

Pemerintah berhasil menjaga stabilitas politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Investasi asing masuk.

Ekspor manufaktur meningkat.

Jutaan pekerjaan tercipta.

Semua itu merupakan keberhasilan yang tidak dapat diabaikan.

Namun di balik keberhasilan tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar.

Sebagian besar industri berkembang di bawah perlindungan negara, tetapi perlindungan itu tidak selalu disertai tuntutan untuk mengembangkan teknologi, riset, dan daya saing global.

Sebagian kelompok usaha tumbuh besar karena memperoleh kemudahan akses terhadap kekuasaan.

Akumulasi modal lebih cepat diperoleh melalui konsesi, lisensi, dan berbagai bentuk perlindungan daripada melalui inovasi.

Kapitalisme Indonesia tampak modern dari luar.

Gedung-gedung tinggi berdiri.

Konglomerat lahir.

Kawasan industri berkembang.

Namun fondasi produktifnya tidak cukup dalam.

Ia menyerupai apa yang oleh banyak ilmuwan sosial disebut sebagai kapitalisme semu.

Sebuah kapitalisme yang menghasilkan kekayaan, tetapi tidak selalu menghasilkan kemampuan teknologi.

***

Di sinilah Indonesia mulai mengambil jalan yang berbeda dibanding Korea Selatan, Taiwan, atau kemudian Tiongkok.

Negara memang sama-sama hadir secara kuat.

Namun arah campur tangannya berbeda.

Di Korea Selatan dan Taiwan, perlindungan negara diberikan dengan syarat yang ketat.

Perusahaan harus meningkatkan ekspor.

Harus mengembangkan teknologi.

Harus mampu bersaing di pasar dunia.

Perusahaan yang gagal kehilangan dukungan.

Di Indonesia, perlindungan sering kali tidak diikuti disiplin yang sama.

Akibatnya, banyak perusahaan tumbuh tanpa pernah dipaksa menjadi pelaku industri kelas dunia.

***

Ketika Korea Selatan mulai memproduksi mobil, Taiwan menguasai industri semikonduktor, dan Tiongkok menjelma menjadi pabrik dunia, Indonesia justru kembali bertumpu pada apa yang sejak lama dikenalnya.

Batu bara.

Kelapa sawit.

Gas.

Nikel.

Mineral.

Komoditas memang menghasilkan devisa yang besar.

Tetapi tidak menciptakan pekerjaan sebanyak industri manufaktur.

Sebuah tambang bernilai miliaran dolar dapat mempekerjakan jauh lebih sedikit orang dibanding kawasan industri yang menghasilkan mesin, elektronik, atau kendaraan.

Di sinilah paradoks pembangunan Indonesia terlihat.

Nilai ekspor meningkat.

Kekayaan bertambah.

Tetapi kesempatan kerja berkualitas tidak bertambah dalam jumlah yang sama.

***

Krisis 1998 mempercepat perubahan itu.

Banyak industri tutup.

Sebagian berpindah ke Vietnam.

Sebagian ke Tiongkok.

Sebagian mengurangi pekerja melalui otomatisasi.

Setelah ekonomi pulih, investasi memang kembali datang.

Namun wajah ekonominya telah berubah.

Pertumbuhan semakin banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, perdagangan, jasa, dan ekspor komoditas.

Semua sektor ini penting.

Tetapi tidak semuanya mampu menyerap jutaan lulusan baru dengan pekerjaan yang stabil.

***

Lalu datang revolusi digital.

Kita diberi tahu bahwa startup akan menjadi mesin pertumbuhan baru.

Sebagian memang berhasil.

Namun sebagian besar pekerjaan digital ternyata memiliki karakter yang berbeda dari pekerjaan industri.

Pengemudi aplikasi.

Kurir.

Pekerja lepas.

Penjual daring.

Pembuat konten.

Mereka bekerja menggunakan teknologi.

Tetapi teknologi tidak otomatis menghasilkan kepastian.

Pendapatan berubah setiap hari.

Hubungan kerja semakin longgar.

Perlindungan sosial semakin tipis.

Dalam banyak hal, yang kita saksikan bukanlah berakhirnya ekonomi informal.

Melainkan digitalisasi ekonomi informal.

Startup di sini hanya memindahkan pekerja informal penjual tisu di jalanan menjadi pengemudi ojek online yang menunggu penumpang setiap harinya.

Keduanya sama.

Tidak ada kepastian besok akan mendapat berapa! Jangan bicarakan tentang asuransi kesehatan atau tabungan pendidikan untuk anak mereka.

***

Karena itu, persoalan Indonesia hari ini bukan semata-mata kekurangan lapangan kerja.

Persoalannya adalah kita kehilangan mesin yang selama puluhan tahun mengubah pendidikan menjadi mobilitas sosial.

Ketika industri melemah, pendidikan kehilangan pasangannya.

Universitas terus menghasilkan lulusan.

Tetapi ekonomi tidak lagi menghasilkan cukup banyak pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Akibatnya, gelar semakin banyak.

Harapan semakin tinggi.

Persaingan semakin keras.

Dan kekecewaan semakin luas.

***

Selama ini kita terlalu sering bertanya bagaimana kampus harus berubah agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pemerintah berulangkali bicara tentang link-and-match antara dunia pendidikan dan industri. Tetapi satu masalah tidak dijawab.

Industri apa dan dimana?

Pada akhirnya kampus pun menciptakan tenaga terlatih yang siap untuk dikirim ke Asia Timur tempat pertumbuhan ekonomi dan industri berkembang. Mereka siap mengirim anak-anak muda kita di pabrik-pabrik Korea Selatan atau Jepang.

Karena itu sudah saatnya kita membalik pertanyaannya.

Ekonomi seperti apa yang ingin kita bangun sehingga mampu memberi ruang bagi masyarakat yang semakin terdidik?

Sebab persoalan terbesar Indonesia bukanlah kekurangan orang pintar.

Bukan pula kekurangan perguruan tinggi.

Yang kita kekurangan adalah struktur ekonomi yang mampu mengubah pengetahuan menjadi produktivitas, produktivitas menjadi pekerjaan yang bermartabat, dan pekerjaan menjadi mobilitas sosial.

Barangkali di situlah letak persoalan pembangunan Indonesia selama ini.

Kita berhasil membangun kelas kapitalis.

Tetapi tidak pernah benar-benar berhasil membangun kelas industrialis.

Perbedaan di antara keduanya tampak kecil, tetapi akibatnya sangat besar.

Seorang kapitalis dapat menjadi kaya karena menguasai konsesi, monopoli, atau sumber daya alam.

Seorang industrialis hanya dapat bertahan jika terus menciptakan teknologi, meningkatkan produktivitas, dan memenangkan persaingan melalui inovasi.

Selama kekayaan lebih mudah diperoleh melalui akses daripada melalui penciptaan nilai, selama itu pula ekonomi akan terus tumbuh tanpa mampu menghasilkan cukup banyak pekerjaan yang mengubah kehidupan.

Dan selama itu pula, jutaan anak muda akan terus memasuki pasar kerja dengan keyakinan yang sama seperti generasi sebelumnya, hanya untuk menemukan bahwa tangga mobilitas sosial yang dahulu dijanjikan ternyata tidak lagi bersandar pada dinding yang kokoh.

Tetapi akhirnya yang disalahkan tetap kaum muda Angkatan kerja baru. Mereka dianggap kurang berjuang keras, kurang inovatif, dan harus lebih rajin membuat diri lebih kompetitif.

Ini kemudian menjadi ladang menguntungkan bagi motivator, trainer, dan sebagainya. Tetapi dunia tetap berputar di orbit yang sama.

“Mereka tak pernah peduli kepada kita”, seru Michael Jackson yang menari-nari di favela kumuh di Brasil.

Dalam beberapa hari mendatang, saya diundang menjadi pembicara dalam sebuah diskusi.

Tema yang diajukan berangkat dari sebuah peristiwa yang mengundang perhatian publik Indonesia belakangan ini, yaitu meninggalnya beberapa peserta dalam pendidikan dasar militer bagi warga sipil sebagai bagian dari proses pembentukan koperasi desa di Indonesia.

Saya mulai menyiapkan materi. Semula saya mengira gagasannya akan berkisar pada pertanyaan yang sudah sering kita dengar. Apakah pendidikan semacam itu masih relevan? Apakah metode pelatihannya melanggar hak-hak peserta? Atau apakah peristiwa tersebut sekadar kecelakaan yang seharusnya tidak pernah terjadi?

Di media sosial, saya juga memperhatikan bagaimana kritik dan pembenaran muncul. Di kalangan kelas menengah Indonesia, olok-olok sosok pengelola koperasi desa dengan tubuh yang kaku menjadi ejekan paling populer terhadap inisiatif itu. Sebuah petanda bahwa meluasnya peran militer di ruang sipil merupakan kebijakan yang sungguh tidak populer.

Awalnya saya menganggap pembahasan akan berputar pada soal-soal yang sudah muncul di permukaan. Atau sekedar diskusi banal menyampaikan sentimen ketidakpuasan terhadap pemerintah. Namun, semakin lama saya menyiapkan materi, semakin saya merasa bahwa persoalan sesungguhnya berada di tempat lain.

***

Tidak dapat disangkal bahwa peristiwa itu memang melahirkan banyak kontroversi.

Ada yang melihatnya sebagai konsekuensi budaya kekerasan yang masih bertahan dalam sebagian praktik pendidikan semi-militer. Kritik lainnya menghubungkan kebijakan itu dengan meluasnya proyek-proyek nonpertahanan yang melibatkan institusi militer, sehingga pendidikan semacam ini dipandang sebagai bagian dari perluasan peran kelembagaan militer di Indonesia.

Sebaliknya, di sisi pendukungnya, argumen lama tentang pembentukan disiplin dan karakter bangsa yang dianggap semakin melemah menjadi kata-kata yang terus diulang.

Bagaimanapun, saya merasa bahwa jika diskusi berhenti pada perdebatan tersebut, kita hanya menjelaskan satu peristiwa tanpa memahami pola yang melahirkannya.

***

Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbeda, menukik pada struktur dan pengalaman sejarah masyarakat Indonesia.

Mengapa ketika negara menghadapi persoalan-persoalan sipil, jawaban yang berulang kali dipilih justru berasal dari dunia militer?

Pertanyaan ini bukan hanya mengenai pendidikan dasar militer. Ia juga dapat diajukan ketika militer dilibatkan dalam ketahanan pangan, pembangunan desa, distribusi bantuan sosial, pengelolaan koperasi, maupun berbagai program lain yang secara tradisional berada dalam ranah sipil.

Ringkasnya, pertanyaan ini membawa kita untuk melihat barangkali yang sedang kita hadapi bukanlah rangkaian kebijakan yang terpisah-pisah, melainkan sebuah cara negara memandang dirinya sendiri.

***

Setiap negara membutuhkan cara untuk mengorganisasi masyarakat.

Tidak ada pemerintahan yang bekerja tanpa perangkat kelembagaan. Negara dapat memilih pendidikan, birokrasi, organisasi masyarakat, mekanisme pasar, atau berbagai kombinasi di antaranya.

Salah satu cara itu adalah teknologi komando. Konsep ini saya gunakan dengan meminjam apa yang dibayangkan Michel Foucault terkait teknologi kekuasaan dan pemerintahan yang dijalankan.

Teknologi komando tidak identik dengan militer, tetapi berkembang paling matang di dalam organisasi militer.

Ia bekerja melalui hierarki yang jelas, rantai kewenangan yang tegas, kepastian mengenai siapa yang memberi perintah dan siapa yang melaksanakan, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat.

Dalam situasi perang, bencana, atau keadaan darurat, teknologi seperti ini mempunyai keunggulan yang sulit disangkal.

Masalah muncul ketika teknologi yang lahir dari kebutuhan pertahanan mulai dipandang sebagai jawaban yang juga cocok bagi persoalan pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial.

***

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa negara memilih teknologi itu?

Jawaban yang paling sering diberikan biasanya sederhana. Karena militer dianggap disiplin dan dianggap efektif dalam menjalankan tugas bersifat top-down. Pada saat yang sama, birokrasi sipil telah dikenal dengan kelambanannya dalam merespon persoalan. Namun, saya kira jawaban seperti itu belum cukup.

Kita tidak ingin pembahasan berhenti karena hanya alasan administratif, melainkan karena negara sampai memiliki keyakinan bahwa efektivitas hampir selalu identik dengan komando. Ini yang jauh lebih krusial.

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kembali sejarah Indonesia.

***

Perjalanan sejarah kita akan berangkat dari bagaimana proses pembentukan Indonesia sebagai negara baru lahir saat revolusi kemerdekaan pada 1945.

Tidak dapat disangkal bahwa historiografi Indonesia selama puluhan tahun lebih banyak menempatkan revolusi sebagai sejarah perjuangan bersenjata.

Pertempuran, gerilya, operasi militer, dan kepahlawanan di medan perang menjadi panggung utama dalam banyak buku pelajaran, monumen, film, maupun peringatan kenegaraan. Semua itu memang bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi.

Tidak ada alasan untuk mengecilkan arti perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan.

Namun revolusi Indonesia tidak pernah hanya berlangsung di medan perang.

Republik bertahan bukan hanya karena ada pasukan yang mengangkat senjata. Ia juga bertahan karena ada diplomat yang membuka jalan bagi pengakuan internasional, birokrat yang menjaga pemerintahan tetap berjalan dalam keadaan serba terbatas, pemimpin politik yang merawat legitimasi republik, jurnalis yang membangun opini publik, organisasi masyarakat yang menggerakkan dukungan rakyat, dan jaringan sipil yang memastikan kehidupan sehari-hari tetap berlangsung di tengah perang.

Revolusi Indonesia adalah perjumpaan antara perjuangan bersenjata, diplomasi, administrasi, dan mobilisasi sosial.

Sayangnya, dimensi terakhir sering kali tidak memperoleh tempat yang sebanding dalam ingatan kolektif kita.

***

Kecenderungan tersebut semakin menguat pada masa Orde Baru. Revolusi menjadi fondasi legitimasi negara, sementara narasi mengenai perjuangan bersenjata memperoleh ruang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kisah mengenai diplomasi, administrasi sipil, maupun organisasi-organisasi masyarakat.

Sejarah revolusi bukan hanya menjadi cerita tentang masa lalu, tetapi juga menjadi cara negara menjelaskan mengapa lembaga-lembaga tertentu layak menempati posisi yang istimewa dalam kehidupan berbangsa.

Di sinilah historiografi bertemu dengan problem penyelenggaraan negara.

***

Cara sebuah bangsa menulis sejarah tidak pernah berhenti sebagai urusan akademik. Ia perlahan membentuk ingatan kolektif.

Ingatan kolektif kemudian memengaruhi cara negara memahami dirinya sendiri. Dan cara negara memahami dirinya sendiri akhirnya ikut menentukan bagaimana negara memerintah.

Saya kira di sini terbentuk hubungan antara ingatan sejarah (historical memory) dan bina usaha negara (statecraft).

Jika revolusi terus-menerus dikenang terutama sebagai kemenangan organisasi militer, maka tidak mengherankan apabila teknologi komando lebih mudah dibayangkan sebagai jawaban atas berbagai persoalan nasional.

Bukan karena setiap persoalan memang memerlukan komando, melainkan karena ingatan kolektif telah lama menghubungkan keberhasilan negara dengan efektivitas organisasi militer.

Dengan kata lain, cara kita mengingat masa lalu memengaruhi cara kita membayangkan masa depan.

***

Sering kali kita menganggap sejarah hanyalah pengetahuan mengenai masa lalu.

Padahal bagi negara, sejarah memiliki fungsi yang jauh lebih praktis. Sejarah adalah gudang pengalaman kelembagaan.

Ketika menghadapi persoalan baru, negara hampir tidak pernah memulai dari ruang kosong. Ia akan mencari pengalaman yang pernah dianggap berhasil, lalu menjadikannya sebagai acuan untuk bertindak pada masa kini.

Dengan kata lain, sejarah menyediakan repertoar kelembagaan. Negara memilih dari repertoar tersebut ketika menentukan bagaimana suatu persoalan harus diatasi.

Dalam kaitan ini, kita melihat bagaimana ingatan mengenai proses pembentukan negara Indonesia memperoleh arti politik yang sangat besar dalam kehidupan politik Indonesia selanjutnya.

Apabila revolusi terus-menerus dikenang terutama sebagai kemenangan perjuangan bersenjata, maka organisasi militer perlahan memperoleh kedudukan yang lebih dari sekadar institusi pertahanan. Ia berubah menjadi simbol efektivitas negara.

Keberhasilannya mempertahankan republik tidak lagi dipahami sebagai keberhasilan dalam konteks perang, tetapi meluas menjadi keyakinan bahwa organisasi militer pada dasarnya merupakan organisasi yang paling mampu menyelesaikan persoalan bangsa.

***

Perubahan makna inilah yang sering kali luput kita sadari.

Negara tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan oleh militer.

Yang terjadi jauh lebih halus. Ingatan sejarah membentuk asumsi mengenai teknologi pemerintahan yang dianggap paling dapat dipercaya.

Ketika negara menghadapi persoalan baru, teknologi yang pernah dianggap berhasil dalam pengalaman sejarah menjadi pilihan yang paling mudah dibayangkan.

Dengan demikian, teknologi komando tidak dipilih semata-mata karena dianggap lebih efisien. Ia dipilih karena telah memperoleh legitimasi historis.

**

Setelah berputar menelusuri bagaimana narasi tentang revolusi Indonesia dibentuk, saya mendapatkan lensa yang cukup jelas dalam melihat berbagai kebijakan kontemporer.

Kasus pendidikan dasar militer bagi pengelola koperasi desa merupakan contoh yang menarik.

Dibandingkan dengan membahas perdebatan apakah militer memiliki kapasitas dan relevansi, saya ingin menyampaikan persoalan lebih penting tentang logika yang mendasarinya.

Mengapa seorang pengelola koperasi dipandang perlu menjalani pendidikan dasar militer?

Pertanyaan ini sebenarnya mengandung pertanyaan lain yang lebih mendasar.

Ia melatari persoalan tentang bagaimana negara mendefinisikan persoalan koperasi?

Jika koperasi dipandang terutama sebagai persoalan disiplin organisasi, maka teknologi komando tampak masuk akal.

Akan tetapi, jika koperasi dipahami sebagai persoalan tata kelola, inovasi usaha, transparansi, kemampuan membaca pasar, pendidikan anggota, dan partisipasi demokratis, maka teknologi yang dibutuhkan kemungkinan berbeda.

Pilihan terhadap suatu teknologi pemerintahan selalu berangkat dari cara negara mendefinisikan masalah.

Karena itu, setiap kebijakan sesungguhnya mengandung sebuah asumsi mengenai masyarakat. Tidak pernah tidak.

***

Di Indonesia, diskusi mengenai hubungan sipil dan militer sering kali terjebak pada pertanyaan normatif mengenai boleh atau tidak bolehnya militer memasuki ruang sipil.

Pertanyaan itu penting, tetapi tidak cukup.

Saat menulis ini, saya sedang membayangkan sosok populer di benua Afrika pascakolonial seperti Kapten Ibrahim Traore yang mengulang kembali kisah pendahulunya, Kapten Thomas Sankara, di “Tanah Orang-Orang Jujur” atau yang kita kenal sebagai Burkina Faso.

Dalam kesempatan ini, saya merasa akan jauh lebih menarik untuk bertanya mengapa negara merasa bahwa teknologi komando merupakan cara yang paling tepat untuk mengorganisasi berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Apakah setiap persoalan benar-benar memerlukan cara kerja yang sama?

Apakah pendidikan, koperasi, kesehatan masyarakat, inovasi ekonomi, dan pertahanan memiliki logika organisasi yang identik?

Ataukah kita sedang menyaksikan menguatnya keyakinan bahwa efektivitas selalu identik dengan hierarki, komando, dan kepatuhan?

Jika demikian, maka perdebatan kita sesungguhnya bukan lagi tentang militer.

Perdebatan kita adalah tentang bagaimana imajinasi negara dalam benak orang-orang yang menjalankannya.

***

Negara tidak hanya menyusun anggaran, membuat peraturan, atau membangun institusi.

Negara juga membangun bayangan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya diatur.

Bayangan itu tidak lahir dari ruang kosong.

Ia dibentuk oleh pengalaman sejarah, dipelihara oleh ingatan kolektif, dan diwariskan melalui cara kita menceritakan masa lalu.

Mungkin karena itulah setiap perdebatan mengenai peran militer dalam ruang sipil tidak pernah benar-benar hanya berbicara tentang kebijakan hari ini.

Ia selalu membawa kita kembali kepada cara bangsa ini mengingat sejarah pembentukan negaranya. .

Dan selama ingatan tentang sejarah itu lebih banyak dipahami sebagai kemenangan teknologi komando daripada keberhasilan kerja sama antara perjuangan bersenjata, diplomasi, administrasi sipil, dan mobilisasi masyarakat, kecenderungan negara untuk kembali memilih komando sebagai jawaban atas persoalan sipil akan selalu menemukan pembenarannya dalam sejarah yang kita warisi.

***

Tulisan ini pada akhirnya telah berfokus pada satu persoalan mendasar tentang bagaimana sebuah bangsa membangun imajinasi mengenai cara negara seharusnya bekerja dalam beberapa kasus terakhir, termasuk dalam persoalan mengapa pendidikan latihan dasar kemiliteran dijalankan dalam pembentukan koperasi desa di Indonesia.

Ketika gambaran itu muncul, maka pertanyaan kita adalah apakah negara akan terus kembali kepada teknologi komando setiap kali menghadapi persoalan rumit?

Ataukah negara mulai membangun repertoar kelembagaan yang lebih beragam dengan memberi ruang yang lebih besar kepada universitas, koperasi, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, lembaga profesional, dan institusi-institusi sipil lainnya sebagai sumber penyelesaian masalah?

Menurut saya, inilah tantangan Indonesia pada abad ke-21. Bukan memilih dikotomi antara militer dan sipil yang telah dibentuk pada masa Orde Baru.

***

Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperluas imajinasi negara tentang berbagai cara mengorganisasi masyarakat.

Selama ingatan kita mengenai sejarah, masih didominasi oleh satu bentuk pengalaman, negara akan cenderung kembali memilih teknologi yang sama.

Sebaliknya, apabila sejarah itu mulai dipahami sebagai keberhasilan kerja sama antara perjuangan bersenjata, diplomasi, administrasi sipil, organisasi politik, dan mobilisasi masyarakat, maka repertoar penyelenggaraan negara pun akan menjadi lebih kaya.

Pada akhirnya, cara sebuah bangsa mengingat sejarahnya tidak hanya menentukan bagaimana ia memandang masa lalu.

Ia juga menentukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibayangkan negara ketika menyusun masa depannya.

Several days ago, a short video circulated across social media. It lasted only a few moments. The prison gates opened. An elderly Palestinian man, Abdul Karim, stepped forward, walking slowly toward the crowd waiting outside.

Among them stood a woman who, decades earlier, had been an infant when he was taken away. She greeted him now not as a child but as an adult whose own life had already unfolded. Thirty-five years had passed between those two encounters.

The reunion itself was moving, as countless reunions are. But what lingered was something less visible than emotion. It was time.

Thirty-five years is not merely a duration of imprisonment. It is the making of another social world.

A daughter learns adulthood without a father’s presence. Family rituals are reorganized around absence rather than return.

Memory ceases to mark a temporary interruption and becomes the medium through which ordinary life is lived.

Beneath the video, among thousands of comments, one brief question appeared. Why imprison someone for thirty-five years? Was the purpose simply to create suffering?

***

The question seemed almost too simple. Yet it unsettled me precisely because it departed from the vocabulary through which Palestine is usually understood.

Much of the scholarship has taught us to read Palestine through occupation, colonial settlement, apartheid, ethnic cleansing, humanitarian law, or genocide. These remain indispensable languages for understanding domination.

They reveal how territory is appropriated, populations displaced, infrastructures destroyed, and death differentially distributed.

But the comment beneath the video pointed elsewhere. It did not ask why violence occurs. It asked what such violence does once it has become ordinary and what three decades of imprisonment produce beyond incarceration itself.

So the question is not only what happens to the prisoner. It is also what happens to everyone who continues living around the prison. That question returned me, unexpectedly, to Indonesia.

***

Over the past two years, I have been studying families shaped by the mass political imprisonment following the violence of 1965, communities living in the aftermath of military operations in Aceh, and relatives of those disappeared during the final years of the New Order.

Across these histories, repression assumed different institutional forms. Some survived torture, and others were eventually released. Military operations formally ended. Emergency decrees expired. Yet something refused to conclude.

Children had become adults without parents they scarcely remembered. Households had learned to organize daily life around uncertainty. Silence settled not because violence remained spectacular but because it had become woven into ordinary relations.

Decades later, one still encountered communities whose social worlds had been quietly rearranged by events officially described as belonging to the past.

Violence, in these instances, did not simply leave traces. It reorganized the conditions under which life continued.

This observation suggested a different analytical problem. Johan Galtung’s notion of structural violence demonstrated that suffering cannot be reduced to physical assault (Galtung, 1969). Institutions themselves produce unequal possibilities for living through deprivation, exclusion, and systematic inequality.

From another spectrum, Achille Mbembe (2003) showed how modern sovereignty increasingly governs through the differential administration of death, exposing particular populations to conditions in which survival itself becomes contingent.

Both interventions transformed how violence could be understood. Yet the figure of Abdul Karim remained before me. His significance could not be exhausted by the deprivation of liberty, nor solely by the possibility of death.

Thirty-five years of imprisonment radiated outward into relations that prison walls could never contain. A daughter matured within absence. Family life accumulated around waiting. Hope itself became disciplined by uncertainty.

The prison extended far beyond the prison and became an architecture that entered domestic time. It is here that I have begun thinking through what I call Regimes of Pain (Achdian & Chotim, 2026)

***

The concept begins from a simple proposition. Political power does not merely administer death, nor only produce structural inequality. It also organizes the social life of suffering. It arranges the conditions through which pain endures, circulates, and attaches itself to generations that were never themselves imprisoned.

Administrative detention, prolonged incarceration, interrupted visitation, bureaucratic uncertainty, suspended legal process, and indefinite waiting may appear as discrete governmental techniques.

Considered together, however, they reveal something else. They establish temporal arrangements through which suffering becomes durable rather than exceptional. The object of governance is no longer only territory or bodies. It is the reproduction of lives organized through absence.

Whether such suffering is intentionally produced is, perhaps, ultimately the wrong question. Political intention is rarely transparent. More revealing are the regularities through which particular forms of governance repeatedly generate similar worlds of waiting, uncertainty, and irreversible loss.

Power becomes legible not only in moments of spectacular destruction but in the slow remaking of ordinary life. Perhaps this is why that brief question beneath Abdul Karim’s video continues to return. Why imprison someone for thirty-five years?

The answer may not reside in the motives of the state alone. It may lie in recognizing that certain political orders become intelligible through the forms of suffering they continuously reproduce, long after the violence itself appears to have ended. It is there that the idea of Regimes of Pain begins.

***

Yet another element repeatedly appeared across these different histories. Pain alone does not sustain itself. It requires an accompanying labour of denial.

In Indonesia, survivors of the mass imprisonment following 1965 were told that their suffering had never really occurred, or that it had been politically necessary. Families of the disappeared after 1998 continue to confront official uncertainty rather than official acknowledgment.

In Aceh, many forms of everyday suffering disappeared beneath the language of reconciliation and post-conflict development.

Palestine presents another variation of the same political grammar. Administrative detention becomes a matter of security. Decades of imprisonment are translated into legal procedure. Family separation becomes an unfortunate consequence of counterterrorism. The language changes. The suffering remains.

Denial should not be understood simply as the refusal to recognize facts. Nor is it merely the production of competing narratives. It is an infrastructure.

Like roads, prisons, military checkpoints, archives, or legal systems, denial organizes the circulation of power. It governs what can be publicly recognized, what disappears into bureaucratic routine, whose suffering counts as evidence, and whose suffering is rendered politically unintelligible.

This is why Regimes of Pain cannot be understood only through the production of suffering. Pain becomes politically durable because denial continuously interrupts its recognition.

The violence therefore operates twice. It first reorganizes life through imprisonment, disappearance, displacement, or military occupation. It then reorganizes memory by preventing those experiences from becoming publicly acknowledged as violence.

The consequence is profound. Victims are compelled not only to survive suffering but to inhabit a political world in which that suffering is repeatedly questioned, minimized, justified, or administratively normalized. Recognition itself becomes another site of struggle.

***

Regimes of Pain, therefore, consist of two mutually sustaining processes. One produces suffering, and the other produces the conditions under which that suffering can continue without generating political accountability.

It is in this conjunction that violence acquires its remarkable durability. The prison eventually opens. Military operations may formally end, and the emergency expires. Yet denial continues to perform the work that direct coercion no longer needs to accomplish.

Power survives because suffering remains socially present while simultaneously becoming politically invisible.

Bibliography

Achdian, Andi, and Erna Ermawati Chotim. 2026. “Regimes of Pain: Violence, Silence, and the Reproduction of Power in Indonesia.” Jurnal Politik 11 (2): Article 1.

Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.” Journal of Peace Research 6 (3): 167–191.

Mbembe, Achille. 2003. “Necropolitics.” Public Culture 15 (1): 11–40. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11.

Hampir semua orang Indonesia—terutama kaum mudanya—pasti pernah mendengar pertanyaan itu.

Dosen, orang tua, dan kerabat biasa bertanya tentang itu. Bahkan tetangga yang jarang bertegur sapa kadang juga bertanya.

Apalagi kalau kamu mengambil program studi yang terdengar aneh di telinga kebanyakan orang.

Pertanyaan-pertanyaan itu memang menjengkelkan. Namun, ia mewakili sebuah cara hidup yang terus bertahan sampai sekarang.

Ada keyakinan sejak lama bahwa pendidikan akan membawa seseorang menuju pekerjaan.

Dan seperti roda gila yang berputar, pekerjaan akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik, dan generasi yang akan datang akan hidup lebih sejahtera dibanding sebelumnya.

Begitulah.

***

Pendidikan tidak dapat disangkal telah lama dianggap sebagai jalan mobilitas sosial.

Sekolah yang lebih tinggi diyakini akan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik. Selama beberapa dekade, janji itu tampak masuk akal.

Meski bangku perguruan tinggi negeri terbatas, orang tua rela menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi swasta untuk memenuhi harapan itu.

Harapan itu sendiri bukan ilusi. Cerita banyak keluarga Indonesia telah menjadi contoh nyata.

Anak petani menjadi guru. Anak guru menjadi pegawai negeri, polisi dan tentara. Anak pegawai negeri menjadi profesional.

Di sini, pendidikan jelas berfungsi sebagai tangga yang memungkinkan seseorang naik ke posisi sosial yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Karena itu, jutaan keluarga Indonesia rela mengorbankan banyak hal demi pendidikan anak-anak mereka.

Menjual tanah, mengambil pinjaman, menggadaikan aset, atau bekerja lebih keras karena percaya bahwa pendidikan adalah investasi masa depan.

Namun , sekarang semakin banyak orang mulai ragu dan bertanya apakah janji itu masih berlaku.

***

Keluhan tentang pekerjaan terdengar di mana-mana. Lulusan perguruan tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan yang stabil.

Upah dianggap tidak sebanding dengan biaya hidup. Status kerja semakin tidak pasti. Kontrak jangka pendek menjadi hal biasa.

Bahkan mereka yang bekerja penuh waktu sering kali merasa masa depan ekonominya tetap rapuh.

Dari sinilah muncul penjelasan gampangan dari pembuat kebijakan.

Kampus dianggap gagal menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang menggarisbawahi mantra “link and match” pendidikan dengan dunia industri.

Kurikulum dianggap terlalu teoritis. Program studi tertentu bahkan dituduh hanya menghasilkan pengangguran.

Pandangan semacam ini terdengar masuk akal.

Namun, justru karena terlalu sering diulang, kita tidak lagi mempertanyakan asumsi di baliknya.

Ia menjadi lagu lama yang terus diputar-putar setiap waktu oleh para teknokrat dan pembuat kebijakan ketika isu pengangguran mencuat.

Persoalannya adalah benarkah pengangguran terjadi karena perguruan tinggi gagal menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar?

Atau jangan-jangan kita sedang melihat persoalan dari arah yang keliru?

***

Dalam kesempatan ini, kita bisa juga mengajukan pertanyaan lain.

Bagaimana kalau justru ekonomi kita yang gagal menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang semakin terdidik?

Sekilas, argumen ini aneh.

Tapi, untuk memahami persoalannya, kita perlu mencoba melihat sesuatu yang jarang dibicarakan. Ada potret perubahan yang lebih besar daripada sekadar kurikulum universitas atau pilihan jurusan mahasiswa yang perlu kita telaah.

***

Selama sebagian besar abad ke-20, pendidikan bekerja sebagai mesin mobilitas sosial karena ditopang oleh proses industrialisasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Inggris pada abad ke-19, Jepang setelah Restorasi Meiji, Korea Selatan dan Taiwan pada masa pascaperang, hingga China setelah reformasi ekonomi tahun 1980-an menunjukkan pola yang relatif serupa.

Industri berkembang, pabrik bertambah, jutaan pekerjaan baru tercipta, dan pendidikan menjadi sarana untuk mengisi peluang yang tersedia.

Catatannya perlu dipertegas di sini.

Pendidikan tidak bekerja sendirian. Ia bekerja karena ada ekonomi yang mampu menyerap hasilnya.

***

Indonesia pernah bergerak ke arah yang sama. Pada dekade 1980-an hingga awal 2000-an, sektor manufaktur berkembang cukup pesat.

Industri tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan berbagai sektor manufaktur lainnya menyerap jutaan pekerja. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan relatif beriringan.

Namun, perkembangan berikutnya tidak sesederhana itu.

Sebelum benar-benar matang menjadi ekonomi industri berproduktivitas tinggi, sektor manufaktur Indonesia mulai kehilangan daya dorongnya.

Krisis finansial dan politik 1998 menjadikan fondasi ekonomi Indonesia seperti rumah kartu. Runtuh dalam sekejap menjungkirbalikkan slogan kosong Macan Asia yang kehilangan taringnya.

Sebagai konsekuensi, sebagian industri menutup operasinya dan yang lain berpindah ke negara lain (yang lebih stabil) atau mengandalkan teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

***

Setelah krisis 1998, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, tetapi pertumbuhan pekerjaan tidak lagi mengikuti kecepatan yang sama. Di sinilah paradoks mulai muncul.

Setiap tahun semakin banyak lulusan memasuki pasar kerja.

Mereka lebih terdidik, lebih melek teknologi, dan lebih terhubung dengan dunia global daripada generasi sebelumnya.

Namun, jumlah pekerjaan berkualitas tidak bertambah dengan kecepatan yang sama.

Bayangkan lapangan stadion yang setiap tahun menerima jutaan penonton baru dalam konser musik favorit, sementara jumlah kursi yang tersedia hanya bertambah sedikit.

Kompetisi merebut kursi menjadi semakin ketat.

Begitulah.

Gelar pendidikan yang dahulu menjadi pembeda kini sering kali hanya menjadi syarat minimum memasuki persaingan pasar tenaga kerja.

Akibatnya, bukan hanya pengangguran. Sekarang kita melihat gejala lain yang semakin umum.

Lulusan perguruan tinggi bekerja pada pekerjaan yang tidak memerlukan kualifikasi mereka.

Banyak orang terus menambah sertifikat dan pelatihan bukan karena keterampilan mereka kurang, tetapi karena terlalu banyak orang memperebutkan peluang yang sama.

Di sini, yang mengalami krisis bukan sekadar pasar kerja, tetapi juga harapan.

***

Lapisan kedua dari persoalan ini jauh lebih tua daripada yang sering dibayangkan.

Hubungan kerja di Indonesia tidak lahir kemarin sore.

Ia memiliki akar panjang yang dapat ditelusuri hingga masa kolonial.

Selama berabad-abad, ekonomi kolonial dibangun untuk menghasilkan komoditas murah bagi pasar dunia.

Dalam sistem seperti itu, tenaga kerja dipandang terutama sebagai biaya produksi yang harus ditekan serendah mungkin.

Dengan demikian, harganya harus murah dan kalau perlu bisa gratis. Di sini logika buruh murah lahir.

Pola ini menjadi fondasi awal kapitalisme modern di Indonesia.

Kemerdekaan datang dan mengakhiri kolonialisme politik, tetapi tidak sepenuhnya mengubah posisi Indonesia dalam ekonomi global, termasuk posisi buruh murah yang menghasilkan kekayaan besar bagi negeri induk di Eropa.

Pada masa industrialisasi Orde Baru, Indonesia berhasil menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja.

Namun sebagian keberhasilan tersebut bertumpu pada kemampuan menyediakan tenaga kerja berbiaya rendah.

Upah murah menjadi bagian dari daya saing ekonomi. Stabilitas hubungan industrial menjadi bagian dari strategi pembangunan.

Akibatnya muncul paradoks yang masih terasa hingga sekarang.

Pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai, tetapi posisi tawar pekerja tidak selalu menguat.

Banyak orang bekerja keras, bahkan sangat keras, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian. Jelas bahwa masalahnya bukan kemalasan dan bukan rendahnya produktivitas.

Masalahnya adalah distribusi manfaat pembangunan yang tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

***

Perubahan berikutnya muncul bersama apa yang sering disebut sebagai ekonomi digital.

Selama bertahun-tahun kita diberitahu bahwa masa depan Indonesia terletak pada startup, platform digital, aplikasi, dan ekonomi kreatif. Sebagian dari optimisme itu memang memiliki dasar.

Namun, ada sisi lain yang jarang dibicarakan.

Banyak pekerjaan dalam ekonomi digital sesungguhnya tetap membawa kerentanan yang mirip dengan sektor informal tradisional.

Pengemudi aplikasi, kurir, pekerja lepas, hingga penjual daring sering menghadapi pendapatan yang tidak menentu, perlindungan sosial yang terbatas, dan persaingan yang sangat ketat.

Teknologi mengubah cara bekerja, tetapi tidak selalu menghilangkan ketidakpastian yang menyertainya.

Dalam banyak kasus, yang kita saksikan bukanlah hilangnya informalitas, melainkan digitalisasi informalitas.

Ojek pangkalan menjadi ojek digital, dengan status ketidakpastian yang sama.

Karena itu, persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan keterampilan atau relevansi kurikulum.

Kita sedang menghadapi persoalan mobilitas sosial.

***

Sekarang ini, semakin banyak anak muda (dan juga orang tua) yang mulai mempertanyakan sesuatu yang dahulu dianggap pasti.

Apakah pendidikan masih mampu mengubah nasib?

Apakah kerja keras masih cukup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik?

Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena menyangkut lebih dari sekadar pasar kerja.

Di balik angka pengangguran, statistik upah, dan laporan pertumbuhan ekonomi, tersimpan persoalan yang lebih mendasar.

Persoalan tentang apakah masyarakat masih percaya bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa kini.

Ketika keyakinan itu mulai melemah, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kesempatan kerja.

Yang sedang dipertaruhkan adalah fondasi harapan yang selama ini menopang gagasan tentang kemajuan sosial di Indonesia.

Juvenal memang kritis dan tajam. Para sejarawan menjulukinya sebagai the most bitter man in all of ancient Rome karena kritik-kritiknya yang pedas terhadap korupsi, kemerosotan moral, dan kehidupan politik pada zamannya.

Ia melihat bahwa rakyat Roma yang dahulu dikenal sebagai warga negara yang aktif, terlibat dalam urusan publik, serta menentukan arah republik, perlahan berubah menjadi massa yang kehilangan minat terhadap politik. Mereka tidak lagi menuntut partisipasi atau lagi mempersoalkan bagaimana kekuasaan dijalankan. Mereka hanya ingin dua hal: Roti dan sirkus!

Dengan mengangkat persoalan itu, Juvenal sesungguhnya sedang menjelaskan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kegemaran rakyat terhadap hiburan. Ia menangkap perubahan dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Kekuasaan tidak lagi bertumpu terutama pada ketakutan atau paksaan. Ia bertumpu pada kemampuannya menghadirkan diri sebagai sesuatu yang berguna, dekat, dan diinginkan.

Dalam sejarah modern, kita dapat menemukan pola itu dalam berbagai bentuk. Negara kesejahteraan di Eropa, populisme di Amerika Latin, bahkan politik media di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana distribusi manfaat ekonomi berjalan berdampingan dengan produksi simbol, narasi, dan emosi kolektif.

Indonesia tidak terkecuali.

***

Jika kita melihat perjalanan politik Indonesia sejak era Reformasi, khususnya sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kita menemukan perubahan menarik dalam cara kekuasaan membangun legitimasi.

Pada masa Orde Baru, legitimasi negara bertumpu pada stabilitas, pembangunan ekonomi, dan kontrol birokrasi. Politik berlangsung dalam struktur yang relatif tertutup dengan komunikasi yang bersifat satu arah.

Reformasi mengubah lanskap tersebut.

Pemilihan presiden secara langsung melahirkan kebutuhan baru. Presiden tidak cukup menjadi administrator negara. Ia harus menjadi figur publik dan hadir dalam ruang media. Ia harus membangun hubungan emosional dengan jutaan warga yang tidak pernah ditemuinya secara langsung. Di sinilah politik pencitraan mulai memperoleh posisi sentral.

Pada masa SBY, politik pencitraan hadir melalui televisi, survei opini publik, dan komunikasi politik yang sangat terukur. Kepemimpinan dibangun melalui citra stabilitas, kesantunan, dan kehati-hatian.

Di bawah pemerintahan Jokowi, perkembangan media sosial memperluas proses tersebut. Blusukan, kesederhanaan, kedekatan dengan warga, dan dokumentasi keseharian pemimpin menjadi bagian penting dari hubungan antara negara dan masyarakat.

Pola itu tidak berhenti. Pada masa Prabowo pola ini memasuki fase yang lebih matang. Politik Indonesia kini beroperasi dalam ruang digital yang jauh lebih luas dibandingkan satu dekade sebelumnya. Negara, media, influencer, dan algoritma membentuk ekosistem perhatian yang bekerja tanpa henti.

Dalam konteks inilah analogi roti dan sirkus menjadi relevan.

***

Roti dalam politik Indonesia kontemporer hadir dalam bentuk yang berbeda dari Roma. Ia bukan gandum yang dibagikan kepada warga kota, tetapi hadir melalui bantuan sosial, subsidi energi, jaminan kesehatan, dana desa, pembangunan infrastruktur, dan kini program Makan Bergizi Gratis.

Program-program tersebut tentu memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang nyata. Namun secara politik, ia juga menciptakan sesuatu yang sangat penting, yakni kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Negara tidak lagi hadir sebagai konsep abstrak bernama republik. Ia hadir dalam kartu kesehatan, jalan yang dibangun, bantuan yang diterima, dan makanan di meja makan anak-anak sekolah.

Pada saat yang sama, sirkus mengalami transformasi yang jauh lebih radikal. Roma memiliki Colosseum dan Indonesia sekarang memiliki media sosial.

Sebelum media sosial menguasai kehidupan publik, benih-benih sirkus modern itu sebenarnya telah tumbuh sejak demokrasi elektoral langsung mulai membentuk politik Indonesia pada awal abad ke-21.

Ketika televisi menjadi medium utama politik pada era pemerintahan SBY, publik mulai diperkenalkan pada sosok pemimpin yang tidak hanya hadir sebagai negarawan, tetapi juga sebagai figur yang harus dapat dilihat, dirasakan, dan dibayangkan dekat dengan kehidupan rakyat. Kampanye politik tidak lagi semata-mata menawarkan program, melainkan menampilkan citra. Kandidat harus tampak santun, bijaksana, dekat dengan keluarga, dan memahami kehidupan masyarakat biasa. Politik perlahan bergerak dari arena gagasan menuju arena representasi.

Perkembangan berikutnya berlangsung lebih jauh pada masa Jokowi. Politik kedekatan mencapai bentuk yang lebih konkret melalui praktik blusukan. Kamera mengikuti langkah seorang presiden memasuki pasar tradisional, kampung-kampung padat penduduk, bahkan gorong-gorong yang kotor di Jakarta. Dalam logika komunikasi politik, tindakan tersebut jauh lebih kuat daripada seratus halaman dokumen kebijakan. Publik tidak hanya melihat seorang pemimpin bekerja. Mereka menyaksikan pertunjukan kedekatan yang terus diproduksi dan disebarluaskan melalui televisi dan media sosial.

Pada masa Prabowo, transformasi tersebut memasuki tahap yang lebih matang. Gestur, ekspresi, gaya berbicara, hingga tarian khas yang muncul dalam berbagai kampanye dan acara publik menjadi bagian dari komunikasi politik sehari-hari. Sosok pemimpin tidak lagi hanya dinilai melalui kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga melalui kemampuan membangun hubungan emosional dengan jutaan orang yang mengenalnya melalui layar.

Dalam lintasan dua dekade terakhir, kita dapat melihat bagaimana politik Indonesia berubah menjadi ruang visual yang sangat besar. Televisi, media daring, dan media sosial menjadi panggung tempat para pemimpin tampil membangun citra dan mempertahankan kedekatan dengan publik, meski memang tidak pernah dekat dalam arti sesungguhnya.

Jika pada masa lalu rakyat berkumpul untuk menyaksikan pertarungan gladiator, kini mereka membuka telepon genggam untuk mengikuti drama politik, perdebatan elite, kunjungan presiden, pernyataan menteri, konflik selebritas, hingga berbagai peristiwa yang silih berganti memenuhi ruang digital.

Politik menjadi semakin visual dan kekuasaan menjadi semakin performatif, yang mengingatkan kita pada apa yang dilontarkan Clifford Geertz tentang Negara Teater.

Yang menarik, proses ini tidak sepenuhnya dirancang oleh negara. Ia lahir dari pertemuan antara demokrasi elektoral, teknologi digital, industri media, dan ekonomi perhatian yang menguasai dunia saat ini.

Namun jika dilihat dari sudut pandang sejarah, sulit untuk mengabaikan kemiripannya dengan apa yang pernah diamati Juvenal dua ribu tahun lalu. Arena telah berubah. Gladiator telah menghilang. Colosseum telah berganti menjadi televisi dan algoritma media sosial. Akan tetapi logikanya tetap serupa. Perhatian publik menjadi medan utama politik.

Dan sebagaimana di Roma, siapa yang mampu menguasai perhatian massa akan memiliki keuntungan besar dalam mempertahankan legitimasi dan kestabilan kekuasaan.

***

Tentu saja Indonesia bukan Roma. Kita hidup dalam demokrasi yang kompetitif. Pemilu tetap berlangsung. Orang tetap memiliki ruang kritik, meski belakangan harus siap menghadapi tuntutan hukum. Kritik dibatasi dengan cara seolah demokratis dan menghargai hukum.

Pergantian kekuasaan tetap dimungkinkan melalui proses elektoral. Namun justru itulah konsep roti dan sirkus menjadi semakin menarik.

Ia membantu kita memahami bahwa stabilitas politik modern tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas juga bergantung pada kemampuan negara membangun hubungan emosional dengan masyarakat.

Pemerintahan era reformasi sekarang ini tampaknya memahami logika tersebut. Program kesejahteraan diperluas. Kehadiran simbolik negara diperkuat. Komunikasi publik menjadi semakin intensif. Narasi optimisme terus diproduksi melalui media.

Dalam banyak hal, kita sedang menyaksikan bentuk Indonesia dari panem et circenses.

Bukan sebagai manipulasi politik yang sederhana sebagaimana sering dibayangkan para pengkritiknya. Melainkan sebagai teknologi pemerintahan modern yang berusaha menghubungkan kesejahteraan, emosi, komunikasi, dan legitimasi dalam satu kesatuan.

***

Sejarah Romawi juga meninggalkan sebuah peringatan.

Roti dan sirkus dapat menjaga stabilitas. Ia dapat memperpanjang legitimasi dan meredam ketegangan sosial.

Tetapi ia tidak pernah mampu menggantikan keadilan. Pada akhirnya, setiap masyarakat akan kembali pada pertanyaan yang sama. Apakah kehidupan benar-benar membaik, kesempatan sosial semakin terbuka dan hukum berlaku secara adil?

Di titik itulah nasib setiap pemerintahan ditentukan. Bukan oleh kemegahan sirkusnya atau banyaknya roti yang dibagikan, melainkan kemampuan menjawab harapan-harapan paling mendasar warga negaranya.

Revisi Undang-Undang TNI, melemahnya oposisi parlementer, meningkatnya peran aparat keamanan dalam urusan sipil, kriminalisasi terhadap aktivis, hingga menyempitnya ruang kritik sering dipandang sebagai tanda-tanda munculnya otoritarianisme baru.

Pembacaan tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun ia belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar.

Yang sedang berlangsung di Indonesia bukan sekadar kemunduran demokrasi. Yang sedang terjadi adalah konsolidasi hubungan baru antara negara, modal, dan kekuasaan politik dalam fase baru pembangunan kapitalis Indonesia. Demokrasi hanyalah salah satu arena tempat proses tersebut berlangsung.

Selama dua dekade setelah Reformasi 1998, Indonesia sering dipahami sebagai contoh keberhasilan demokratisasi.

Pemilu berlangsung secara reguler, desentralisasi diperluas, masyarakat sipil tumbuh, dan militer secara formal ditarik dari politik praktis. Namun pada saat yang sama, kekayaan ekonomi semakin terkonsentrasi pada kelompok elite yang relatif sempit. Demokrasi berkembang, tetapi struktur ekonomi yang timpang tetap bertahan.

Dalam banyak hal, Reformasi menghasilkan apa yang oleh banyak ilmuwan politik disebut sebagai oligarki elektoral.

Kekuasaan politik dibagikan melalui mekanisme demokrasi, tetapi sumber daya ekonomi tetap terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap modal, tanah, sumber daya alam, dan jaringan kekuasaan.

Kini konfigurasi tersebut sedang berubah.

Sejak krisis finansial global 2008, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, pandemi COVID-19, hingga kompetisi global atas mineral strategis, dunia memasuki era baru ketika negara kembali menjadi aktor utama pembangunan.

Pasar tidak lagi dianggap mampu mengorganisasi transformasi ekonomi sendirian. Negara kembali dipanggil untuk mengarahkan investasi, mengelola industri strategis, dan menjamin posisi nasional dalam persaingan global.

Indonesia bergerak ke arah yang sama.

Hilirisasi mineral, pembangunan kawasan industri, proyek strategis nasional, ketahanan pangan, penguatan BUMN, dan berbagai instrumen investasi negara menunjukkan bahwa pembangunan semakin bergantung pada kapasitas negara untuk mengorganisasi akumulasi ekonomi dalam skala besar.

Negara tidak lagi berfungsi sekadar sebagai regulator. Ia menjadi investor, fasilitator, sekaligus pengarah pembangunan.

Dari perspektif sejarah, perkembangan ini bukan sesuatu yang baru. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga Singapura menunjukkan bahwa industrialisasi hampir selalu membutuhkan negara yang kuat.

Namun pengalaman sejarah yang sama juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas negara hampir tidak pernah netral secara politik.

Negara bukan sebagai institusi yang berdiri di atas seluruh kepentingan sosial. Negara merupakan arena tempat berbagai kepentingan kelas diorganisasi dan dipertahankan.

Karena itu, ketika negara menjadi semakin kuat, pertanyaan yang penting bukanlah apakah negara tersebut efektif atau tidak, melainkan untuk kepentingan siapa kekuatan tersebut digunakan.

Di sinilah persoalan Indonesia hari ini menjadi menarik.

Proyek hilirisasi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi.

Namun pada saat yang sama, berbagai konflik agraria meningkat, ruang hidup masyarakat adat menyusut, konflik sumber daya alam terus berlangsung, dan proses pengambilan keputusan semakin terkonsentrasi pada jaringan yang menghubungkan birokrasi negara, korporasi besar, elite politik, dan aparat keamanan.

Apa yang sedang terbentuk bukan sekadar negara pembangunan. Yang sedang terbentuk adalah blok kekuasaan pembangunan.

Meminjam istilah Gramsci, pembangunan telah menjadi bentuk hegemoni baru. Ia tidak hanya berfungsi sebagai program ekonomi, tetapi juga sebagai bahasa politik yang mampu menghasilkan persetujuan sosial.

Atas nama pembangunan, berbagai bentuk konsentrasi kekuasaan menjadi lebih mudah diterima. Atas nama investasi, konflik agraria dapat dipandang sebagai hambatan kemajuan. Atas nama stabilitas, kritik dan oposisi dapat dianggap mengganggu kepentingan nasional.

Di titik inilah perdebatan mengenai militer menjadi penting.

Perluasan peran militer dalam berbagai sektor sipil tidak dapat dipahami semata-mata sebagai nostalgia terhadap Orde Baru. Fenomena tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan negara pembangunan untuk mengelola berbagai kontradiksi sosial yang muncul dari proses akumulasi kapital itu sendiri. Industrialisasi menciptakan konflik lahan.

Ekspansi investasi menghasilkan perlawanan masyarakat. Ketimpangan sosial melahirkan ketegangan politik. Semakin besar skala pembangunan, semakin besar pula kebutuhan akan aparatus yang mampu menjaga stabilitas.

Karena itu, penguatan aparat keamanan sering kali bukan penyimpangan dari proyek pembangunan, melainkan bagian inheren dari cara pembangunan tersebut dijalankan.

Namun Indonesia hari ini juga belum dapat disebut bergerak menuju fasisme.

Tidak ada mobilisasi massa ultra-nasionalis seperti yang muncul di Italia atau Jerman pada paruh pertama abad ke-20. Pemilu tetap berlangsung kompetitif. Media masih relatif plural. Organisasi masyarakat sipil tetap aktif. Demokrasi prosedural masih bekerja.

Yang lebih tepat untuk dibicarakan mungkin adalah lahirnya bentuk kapitalisme pembangunan yang semakin terpusat. Sebuah konfigurasi di mana negara yang semakin kuat, modal besar, birokrasi, dan elite politik membentuk koalisi yang relatif stabil untuk mengelola pembangunan nasional.

Pertanyaan terbesar yang muncul dari situasi ini bukanlah apakah Indonesia masih demokratis atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari pembangunan yang sedang berlangsung, siapa yang menanggung biayanya, dan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah pembangunan tersebut.

Warisan Reformasi sesungguhnya bukan hanya pemilu yang bebas. Warisan terpentingnya adalah gagasan bahwa kekuasaan harus selalu dapat diawasi.

Ketika negara kembali diperkuat atas nama pembangunan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menghindari negara yang kuat, melainkan memastikan bahwa kekuatan tersebut tidak berubah menjadi instrumen yang semakin jauh dari kontrol publik.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia tidak akan ditentukan semata-mata oleh keberlangsungan pemilu.

Ia akan ditentukan oleh kemampuan masyarakat mempertahankan ruang-ruang politik yang memungkinkan rakyat ikut menentukan arah pembangunan, bukan sekadar menjadi objek dari pembangunan itu sendiri.

Subscribe now

Share

Rain fell over Jakarta that afternoon with the fatigue of a city that had spent too long pretending it had already healed. By the time the discussion ended at the office of Komisi Nasional Hak Asasi Manusia—the Indonesian Human Rights Commission—the streets outside had become mirrors of red brake lights, wet asphalt, and exhausted faces rushing home through traffic. People gathered their papers slowly. Folders were closed. Chairs moved back into place. The discussion formally ended the way discussions usually do in bureaucratic buildings.

But something remained in the room after everyone had left. Not simply memory. Something denser than memory. Something that felt as if history itself had entered the room, soaked by rain and carrying the smell of smoke on its body.

We had spent the afternoon discussing May 1998, the riots that accompanied the collapse of the New Order regime. We spoke about the mass rape of Chinese-Indonesian women. About shopping centres burning through the night while people were trapped behind locked gates. About mothers searching hospitals and morgues for children who never came home. About Jakarta, trying to continue behaving like a modern city while parts of it were still glowing with fire.

But beneath all those conversations, there was another question moving quietly underneath the room. What happens to a society when violence ends politically, but never really ends emotionally?

Perhaps every nation carries hidden chambers beneath its official history. Rooms where unfinished suffering continues breathing softly in darkness. Rooms where silence grows heavier every year because nobody knows whether speaking will reopen wounds or simply reveal that the wounds never closed in the first place.

Over the last year, especially since the initiative to rewrite Indonesian history emerged from Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, I have found myself thinking repeatedly about how states remember. Or perhaps more honestly, how they organize forgetting.

Modern states love archives because archives appear calm. Documents sit obediently on shelves. Reports do not tremble. Administrative language gives suffering the appearance of order. Once something is documented, indexed, and filed, it begins to look manageable.

But human pain rarely survives in orderly form. It survives broken. It hides inside interrupted sleep. Inside shame. Inside sudden panic. Inside family silences passed quietly from one generation to another like an unnamed inheritance.

Many women who survived sexual violence in May 1998 never spoke publicly about what happened to them. Some were too frightened. Some understood instinctively that wounded women often become socially unbearable in societies eager to move forward. Some simply wanted to survive.

And years later, the incompleteness of archives became one of the reasons people used to question the violence itself.

At moments like this, I often think about Pierre Vidal-Naquet and his struggle against Holocaust denial. What made Vidal-Naquet important was not merely his defence of historical truth, but his understanding that denial in modern societies rarely appears violently. More often, it speaks politely, rationally, and procedurally.

Where are the documents? Where is the complete evidence? Where is the proof?

As if terror leaves behind perfectly organised paperwork.

As if women running from humiliation and violence first think about preserving archives before trying to survive.

And perhaps this is where the sadness of post-1998 Indonesia becomes most visible.

Indonesia today is no longer governed through open authoritarian terror. Elections exist. Newspapers criticise power. Democratic institutions stand where fear once ruled openly. Internationally, Indonesia is often celebrated as one of the democratic success stories of the Global South.

But beneath this democratic surface remains another Indonesia.

A quieter Indonesia.

An Indonesian is still carrying unresolved sorrow inside its body.

The government does not officially deny May 1998, yet neither does it fully embrace the truth of it. The state acknowledges tragedy while leaving the mass rape of Chinese-Indonesian women suspended in ambiguity. Victims are not entirely rejected, yet never fully believed. Their testimonies circulate endlessly between recognition and suspicion, as if suffering itself must repeatedly prove that it deserves to exist. And slowly, uncertainty hardens into a political structure.

Ita Fatia Nadia, women’s rights activist and member of the Joint Fact-Finding Team (TPGF), leading a protest demanding accountability from Wiranto, who at the time served as Commander of the Indonesian Armed Forces (ABRI). Komnas HAM collection

This was why I came to the discussion at the Indonesian Human Rights Commission, carrying the idea I call regimes of pain.

The idea itself came slowly to me over many years. Violence does not disappear when a dictatorship falls. It simply changes the address. It leaves prisons and enters ordinary life. It settles inside the body. Inside family memory. Inside public hesitation. Inside the fear people feel before speaking honestly about the past.

Fear survives.

Trauma survives.

Silence survives.

And eventually, entire societies begin living beside unresolved suffering as though it were simply part of the natural order of things.

This is why I cannot see post-1998 Indonesia simply as a triumphant democratic transition. Yes, institutions changed. Elections arrived. Political freedoms expanded. But beneath those transformations remained emotional ruins that were never fully repaired.

During the discussion, I kept thinking about Walter Benjamin and his Angel of History. The angel looks backwards and sees not civilisation advancing, but ruins accumulating endlessly upon ruins. The dead remain inside history. The broken world remains broken. Yet a storm called progress keeps pushing humanity forward while demanding that it celebrate movement itself as redemption.

Sometimes Indonesia feels trapped inside that storm.

We celebrate development, economic growth, digital modernity, and democracy. Yet beneath those celebrations remain women carrying invisible grief for decades. Families inheriting fear like a quiet illness nobody wishes to name aloud.

And perhaps nothing revealed the endurance of that pain more clearly than the testimonies gathered years later by Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. More than a decade after May 1998, one survivor recalled:

“My father was Chinese; my mother was from Palembang, with Bangka and Minangkabau ancestry. We lived in a shophouse in North Jakarta, in the middle of a block of fifty shophouses standing side by side. During the May 1998 riots, our entire block was set on fire, the flames advancing from both ends. At the time, only my mother and I were at home. She screamed in terror as the fire began to creep into the house. Her panic turned into hysteria when a group of men broke in and tried to rape me. Had my mother not had a pribumi face, I would likely have been raped that day. I never reported this experience. At home, we rarely spoke about it. Now, I can recount it with some distance, although if you touch my hand, it is still cold.”
— Komnas Perempuan, 2008, p. 9

Something is devastating in the simplicity of that final sentence. “If you touch my hand, it is still cold.”

History survives there—not inside state ceremonies or official speeches, but in the temperature of a human hand decades after violence has formally ended. Trauma does not disappear because institutions move forward. The body continues remembering long after nations declare themselves healed.

And beyond the mass rapes themselves, countless poor Indonesians disappeared anonymously into the violence of May 1998. Street vendors. Workers. Children. Men and women trapped inside burning shopping centres while smoke darkened the sky above Jakarta like a second nightfall. Many became statistics before the ashes had cooled.

History rarely remembers the poor tenderly. Especially nations impatient to declare themselves modern. This is why I argued during the discussion that bodies themselves become archives.

The body remembers longer than governments do. Trauma survives longer than official declarations. Silence itself becomes testimony—not because silence means absence, but because silence is often the final refuge left to those who have suffered too much.

None of this means that courts and legal processes are unimportant. They matter deeply. Democracies cannot survive without accountability. But there are moments when institutional language becomes painfully insufficient before the scale of human sorrow.

And perhaps that was the most important conclusion emerging from the discussion that rainy evening in Jakarta.

Before justice can exist politically, suffering must first be acknowledged morally. Public recognition of May 1998 matters not merely because it validates historical truth, but because it restores victims to the moral imagination of the nation itself. Especially the women who survived sexual violence. Especially the poor who died nameless beneath fire, smoke, and collapsing concrete.

Because when societies hesitate too long before recognising suffering, violence never truly disappears. It simply learns how to live more quietly among the living. And perhaps the quietest forms of violence are always the ones that endure the longest.

References

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 10 Tahun Tragedi Mei 1998: Saatnya Meneguhkan Rasa Aman. Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

Photo source: https://www.hukumonline.com/berita/a/7-catatan-kontras-terhadap-9-anggota-komnas-ham-terpilih-lt633d5025ca585/