Yono merupakan salah satu buruh pabrik di Jakarta yang terdampak langsung oleh krisis finansial global 2008. Pabrik tempat Yono bekerja melakukan efisiensi operasional dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, dan Yono adalah satu di antara banyak buruh yang terdampak regulasi tersebut.

Setelah terkena PHK, ia memilih kembali ke desa untuk mengelola usaha warung kelontong istrinya di rumah dan menggarap sawah. Namun, sawah yang ia miliki di desa tidak cukup luas untuk menopang kebutuhan rumah tangga secara mandiri, sehingga ketergantungan pada modal hasil kerja pabrik tetap tinggi.

Pada 2012, kesehatan Yono mulai menurun secara signifikan. Dalam perbincangan di antara sesama mantan buruh, terdapat kepercayaan kuat bahwa penyakit yang mereka alami berkaitan erat dengan paparan radiasi dan lingkungan kerja di pabrik. Fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa banyak rekan kerjanya mengalami penurunan kesehatan yang serupa setelah tidak lagi bekerja.

Selama bertahun-tahun, tekanan kerja yang tinggi memaksa para buruh untuk bekerja melampaui kapasitas fisik demi mendapat upah lembur dan mempertahankan posisi dari ancaman pengurangan tenaga kerja. Mereka melakukan segala daya untuk selalu fit, termasuk mempertaruhkan kondisi jangka panjang tubuhnya.

Kondisi kesehatan Yono yang semakin kompleks menciptakan beban finansial baru. Uang pesangon yang semula dialokasikan sebagai modal usaha di desa, justru habis terserap untuk biaya pengobatan medis yang berkepanjangan. Alih-alih menjadi modal produktif, dana tersebut berubah menjadi biaya pemulihan fisik yang tidak kunjung membuahkan hasil.

Setelah lima tahun berjuang melawan penyakitnya, Yono meninggal pada 2017. Kepergiannya meninggalkan istri dan dua anak yang masih kecil dalam kondisi ekonomi yang rentan, mengingat sumber modal utama telah terkuras habis untuk biaya pengobatan.

Istrinya, yang sebelumnya sangat terbantu dengan uang kiriman hasil kerja di pabrik, sekarang harus hidup hanya dengan mengandalkan sumber daya yang ada di desa.

Apa yang dialami oleh Yono merupakan dampak dari kegagalan sistem ekonomi global yang telah menciptakan sebuah krisis yang disebut populasi surplus relatif, yaitu ketika lebih dari satu miliar orang di dunia yang tenaga kerjanya tidak lagi dibutuhkan oleh pasar atau pemilik modal, yang harus hidup dalam kerentanan ekstrem tanpa prospek pekerjaan yang layak. Bagi pasar dan pemilik modal, kematian Yono bukanlah sebuah kerugian yang membawa dampak pada penurunan modal, justru dilihat sebagai efisiensi untuk menghasilkan lebih banyak modal.

Bagi sebagian orang yang tenaganya sudah tidak lagi digunakan untuk menghasilkan lebih banyak modal di perkotaan, mereka memutuskan untuk pulang ke desa dengan harapan tanah yang ada di desa bisa menjadi jaring pengaman kehidupan masa depan. Selain itu, pandangan umum soal desa yang mempunyai kehidupan gotong rotong dan saling bantu membuat keputusan untuk kembali ke desa menjadi satu pilihan yang rasional.

Namun, ketika Yono pulang ke desa dan ingin melanjutkan kehidupannya, kondisi yang ada tidak memungkinkan untuk benar-benar hanya bergantung dari sumber daya yang ada: lahan sawah yang sangat sempit tidak mungkin menjadi sumber penghasilkan untuk hidup sehari-hari; daya beli masyarakat yang rendah membuat pilihan untuk berdagang sepertinya harus dipikirkan ulang mengingat semua orang juga melakukan hal yang sama; dan lapangan pekerjaan yang ada tidak lagi tersedia untuk usianya yang sudah berkepala empat.

Narasi transisi agraria yang mengatakan bahwa petani-petani yang tidak mempunyai lahan akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dengan menjadi tenaga upah di pabrik-pabrik industri, padakenyataannya menghasilkan surplus populasi seperti kasus Yono yang terjebak dalam sistem ekonomi yang secara sadar membiarkan nyawa manusia mati hanya karena tidak berguna bagi perputaran modal.

Mitos yang menyebutkan bahwa masyarakat desa bisa hidup sendiri melalui mekanisme gotong royong dan saling bantu sesama merupakan bentuk kegagalan dan pengabaian secara sadar dalam melihat akar persoalan yang ada. Desa, seakan-akan menjadi tempat pembuangan bagi orang-orang yang tersingkir dari persaingan pasar.

Tingginya tingkat pengangguran dan PHK massal di Indonesia bukan berarti bahwa sumber daya yang ada tidak mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Persoalannya adalah, sebagian besar sumber daya tersebut terkonsentrasi hanya pada segelintir orang saja di mana kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia.

Menurut Prabowo-Gibran, pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas dari realita apakah janji tersebut akan ditepati atau tidak, pertanyaan yang lebih mendasar dan patut kita gugat adalah apakah cara-cara tersebut benar-benar membawa kemakmuran dan kesejahteraan yang dijanjikan? atau hanya menciptakan lebih banyak surplus populasi sembari memperkaya segelintir orang saja di saat kekayaan oligarki naik 13 miliar per hari sementara upah pekerja hanya naik 2 ribu per hari.

Kematian Yono beberapa tahun lalu bukanlah sebuah anomali medis, melainkan hasil akhir dari kalkulasi yang logis dalam sistem ekonomi kita saat ini. Selama tenaga kerja dianggap sebagai komoditas yang bisa habis pakai, akan ada jutaan Yono lain yang “dibuang” kembali ke desa saat tubuh mereka tak lagi menghasilkan nilai lebih.

Janji pertumbuhan ekonomi mungkin terdengar manis di atas kertas. Namun, tanpa perombakan struktur agraria dan perlindungan buruh yang hakiki, angka tersebut hanyalah kecepatan mesin yang akan terus menggiling tubuh manusia hingga menjadi surplus yang tidak diinginkan.

Awal tahun 2026, saya diberi kesempatan mengunjungi salah satu kecamatan di Kalimantan Barat guna melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek yang didanai oleh lembaga donor internasional dan berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia guna mendorong tata kelola lahan yang berkelanjutan.

Perencana proyek ingin saya melakukan studi etnisitas di beberapa lokasi yang akan dijadikan lokus intervensi proyek ini untuk menghimpun data mengenai pengetahuan masyarakat (local knowledge) yang nantinya bisa diintegrasikan dengan kebijakan proyek ini. Selain itu, secara bersamaan perencana proyek juga meminta saya untuk melakukan pemetaan etnis pada lokasi sasaran proyek, yang dalam terminologi hari ini dikenal sebagai masyarakat adat—sebuah label yang belakang saya sadari kerap terlalu sempit untuk memotret kompleksitas di lapangan.

Sekilas, bagi saya yang baru pertama kali terlibat dalam sebuah proyek dari donor internasional, saya melihat apa yang ditugaskan kepada saya merupakan itikad baik dari perencana proyek untuk turut melibatkan suara masyarakat sasaran sebelum intervensi benar-benar dijalankan.

Di bangku kuliah, juga di berbagai media, saya sering kali membaca dan mendengar kritik terhadap banyak program dan kebijakan yang tidak menyertakan suara dari masyarakat sasaran. Oleh sebab itu, saya menyambut baik amanah yang diberikan kepada saya untuk menjalankan penelitian lapangan ini.

Sebagaimana penelitian etnografi pada umumnya, apa yang kita asumsikan sebelum datang ke lokasi penelitian seringkali berbeda dengan realita yang terjadi di lapangan. Ini adalah suatu kewajaran bagi siapa saja yang familiar dengan pendekatan etnografi, bahwa kita harus berani jujur untuk tidak memaksakan kategori-kategori yang kita susun sebelumnya dan memaksa mengelompokkan realita yang terjadi ke dalam kategori-kategori yang kaku tersebut.

Sampai pada suatu titik di mana saya menyadari bahwa ada sebuah kekeliruan asumsi awal dengan realita yang saya temui di lapangan. Apa yang membuat saya overthinking adalah, bahwa asumsi itu tidak sepenuhnya datang dari saya, tetapi dari pemegang kuasa yang menggerakkan saya untuk melakukan penelitian lapangan; mereka yang nantinya akan merumuskan produk intervensi kebijakan yang, entah akan membantu atau justru memperumit persoalan yang sudah ada sebelumnya, atau hanya mengulangi berbagai proyek yang gagal di masa lalu, meskipun sudah ada narasi melibatkan masyarakat lokal.

Bagi sebagian orang, ilmu sosial humaniora mungkin terkesan sepele, lebih mudah dipelajari daripada rumpun ilmu science, technology, engineering, and math (STEM). Saya pun sempat merasa inferior dengan rumpun ilmu yang saya pelajari, sampai ketika saya menyadari bahwa apa yang saya tulis dalam catatan lapangan (fieldnotes) tidak lagi hanya akan tersimpan sebagai arsip dokumen di laptop, melainkan bisa menentukan nasib sebagian orang yang berharap kedatangan saya ke kampung mereka bisa membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik. Mereka berharap apa yang saya tulis bisa tersampaikan ke para pemangku kebijakan di Jakarta bahwa hidup mereka sangat berat.

Sekilas, saya menjadi paham tentang apa yang dituliskan oleh James C. Scott, seorang ahli antropologi politik dalam karyanya Weapon of the Weak:

“Kepada keluarga-keluarga di ‘Sedaka’ yang namanya disamarkan karena alasan-alasan tertentu yang masuk akal, saya berhutang budi sekali—hutang yang jadi semakin berat, karena lebih dari satu keluarga akan merasa dikhianati keramah-tamahannya, akibat apa-apa yang telah saya tulis”

Kutipan Scott di atas menghantam saya tepat di ulu hati. Sebagai peneliti pemula, saya tiba-tiba sadar bahwa etnografi memiliki sisi gelapnya sendiri: ia bisa menjadi bentuk pengkhianatan yang paling halus.

Saya bisa saja dengan jujur menuliskan apa-apa saja yang benar-benar terjadi di lapangan. Namun, saya tidak punya kuasa penuh untuk menentukan nasib orang-orang yang saya temui karena kuasa itu ada jauh di Jakarta sana. Saya tidak tahu apakah tulisan saya nantinya akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi mereka atau justru memperlebar jurang kesenjangan di antara orang-orang yang telah menyambut saya dengan baik di rumah-rumah, di kebun-kebun, dan sesekali di dapur sempit mereka. Saya sadar bahwa apa yang saya tulis nantinya bisa menentukan ke arah mana hidup orang-orang yang menjamu saya akan berbelok.

Di satu sisi, ada ketakutan bahwa tulisan saya nantinya tidak akan mengubah apapun—hanya akan menjadi tumpukan laporan yang berdebu di arsip lembaga donor, sementara hidup masyarakat di sana tetap berat. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang jauh lebih mengerikan: bagaimana jika tulisan saya justru dipakai oleh pemegang kebijakan untuk mendisiplinkan, menjinakkan, atau mengotakkan hidup orang-orang Dayak yang telah menyambut saya dengan begitu hangat?

Orang-orang yang membuka pintu rumah mereka untuk saya, yang membagi hasil kebun mereka yang tak seberapa, dan yang mengajak saya duduk di dapur sempit mereka yang berasap, tidak melihat saya sebagai “instrumen pengumpul data”. Mereka melihat saya sebagai manusia. Mereka menitipkan harapan yang teramat besar pada buku catatan yang saya pangku setiap hari.

Namun, orang-orang yang jauh dari sana kerap kali abai terhadap ‘nuansa’. Desain proyek prmbangunan, demi tuntutan akuntabilitasnya, sering kali harus bersandar pada angka statistik, matriks program, dan indikator keberhasilan yang terukur secara kaku.

Padahal, di lapangan realita tidak pernah datang dalam bentuk data yang bersih dan linear. Ia hadir bersama tumpukan emosi yang berlapis, ketegangan yang tak terucap, dan kecanggungan yang menggantung di udara. Laporan di atas kertas sering kali tidak memiliki ruang untuk merekam bagaimana sebuah ruangan tiba-tiba menjadi hening ketika percakapan menyentuh batas wilayah—sebuah keheningan yang sarat akan memori kolektif masa lalu dan kecemasan akan masa depan.

Desain program juga tidak dirancang untuk menangkap kecanggungan personal saya saat duduk di dapur sempit mereka; sebuah momen di mana saya mendadak sadar bahwa saya datang membawa warisan stigma yang secara historis pernah dilekatkan oleh dunia luar kepada mereka: orang Dayak suka makan orang!

Di sana, ada rasa curiga yang perlahan mencair melalui proses panjang, ada tatapan mata yang menyelidik di balik kehangatan kopi yang mereka suguhkan, dan ada harapan yang dititipkan melalui getaran suara yang getir.

Di balik tutur kata mereka yang tertatih-tatih menggunakan bahasa Indonesia untuk menyesuaikan dengan bahasa yang saya pakai, perlahan saya menangkap kilat amarah yang tertahan dari ruang obrolan kami. Ada kemarahan yang mendalam yang terpancar ketika janji-janji kesejahteraan dari program masa lalu menguap begitu saja. Amarah itu tidak meledak-ledak; ia mewujud dalam tatapan mata yang mendadak tajam dan tawa sinis yang getir. Itu adalah kemarahan moral dari manusia-manusia yang lelah terus menerus dijadikan objek uji coba kebijakan.

Kompleksitas emosional dan relasional seperti inilah yang kerap kali luput dalam ruang-ruang perumusan kebijakan yang berjarak jauh dari lokasi intervensi. Bagi para etnografer, nuansa dan ketegangan itulah yang menjadi jangkar dari seluruh kebenaran di lapangan.

Tulisan ini adalah pembuka dari tiga tulisan saya lainnya, yang merupakan sempalan dari catatan lapangan pribadi yang saya himpun selama tinggal bersama dengan orang-orang Dayak di Kalimantan Barat. Saya ingin menuliskan sebuah refleksi soal kekeliruan asumsi-asumsi yang saya temui di lapangan dan menunjukkan mengapa hal ini berbahaya bila asumsi ini terus dipegang menjadi kompas kebijakan kedepannya.

Dalam tiga tulisan ke depan, saya akan membedah sempalan catatan lapangan ini menjadi tiga persoalan yang krusial.

• Bagian 1: perihal romantisasi ‘masyarakat adat’ dan bagaimana realitas identitas di lapangan jauh lebih cair dari yang dibayangkan donor.

• Bagian 2: perihal komodifikasi local knowledge, yaitu ketika pengetahuan lokal dipaksa masuk dalam matriks program yang kaku.

• Bagian 3: perihal membalikkan tatapan stigma; sebuah refleksi tentang posisionalitas saya sebagai orang luar yang datang dengan warisan stigma kolot tentang orang Dayak. saya akan bercerita soal bagaimana mereka melawan narasi yang merendahkan tersebut, bukan dengan konfrontasi, melainkan melalui cara-cara kecil di meja makan.

Jumat. Aku bergegas setelah mendengar adzan kedua dari TOA masjid; memakai wangi-wangian, mengenakan sarung, dan … peci? Ah … kenapa sekarang aku malas menggunakan peci hitam itu.

Aku duduk di ruang utama, di antara bapak-bapak dengan aroma yang beragam, dengan baju koko, batik, dan sarung yang sepertinya aku sudah hafal milik siapa pakaian itu, dan tidak lupa peci hitamnya. Ya! hanya aku yang tidak menggunakan peci di ruangan itu.

Namun, bukan aku seorang yang tidak menggunakan peci di masjid. Mereka, lebih banyak berada di serambi, sebagian lagi duduk di luar masjid, menunggu waktu sholat sambil berbincang satu sama lain.

Aku tidak tau apakah peci itu semacam mahkota; simbol yang menandakan keimanan, adab, dan kelas sosial!? Peci putih menandakan mereka yang lebih dekat dengan Makkah dan prestisius, peci hitam menandakan kesalehan tradisional yang ajek namun semenjana, dan aku yang tidak mengenakan peci sebagai orang yang … rebel? Ah … itu hanya sinisme imajinasiku saja.

Sambil tetap bersila di ruang utama, aku coba menyimak apa yang disampaikan oleh khotib. Suaranya payau dan pandangannya lesu, terpaku ke buku yang baru saja diambil di atas mimbar. Entah sudah berapa lama buku itu ada di sana dan dibaca berulang kali setiap Jumat.

Katanya, kita harus selalu mensyukuri setiap ujian dan cobaan yang datang dari Tuhan, bahwa ada tempat di surga bagi orang-orang yang selalu tabah dan sabar dalam menerima setiap ujian yang datang.

Aku lebih tertarik untuk mengamati orang-orang di sekitarku alih-alih khidmat mendengarkan isi khotbah yang terus diulang ratusan, ribuan, bahkan jutaan kali. Celingak-celinguk, menyadari bahwa sebagian besar orang di ruangan itu bersila sambil termangu, menundukan kepala, serta memejamkan mata.

Mungkin mereka khidmat mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib, atau mungkin mereka bosan mendengar isi khotbah yang itu-itu saja, atau mungkin ini waktu yang tepat untuk mengistirahatkan tubuh sejenak dari kerasnya hidup sehari-hari. Daripada mengobrol di luar lebih baik tidur di dalam, to? Bukankah tidur juga bagian dari ibadah?

Sekilas aku berpikir, bagaimana jika orang-orang ini, secara bergantian setiap minggunya, diberi kesempatan untuk berbicara di mimbar untuk mengisi khotbah Jumat. Bagaimana jika orang-orang ini diberi kesempatan untuk menyampaikan keresahan sehari-hari dan melemparkan pertanyaan kenapa hidup mereka begini-begini saja meskipun mereka sudah bekerja keras membanting tulang dari pagi sampai petang.

Bukankah doa yang paling tulus muncul dari mulut yang paling banyak mengecap pahitnya hidup? Alih-alih bicara soal surga, mungkin mereka akan bicara soal bagaimana mereka berjuang melewati “neraka” duniawi yang terus mencekik mereka: jeratan utang, sempitnya lapangan kerja, rendahnya upah, biaya sekolah anak, sampai rasa sakit yang semakin menggerogoti tubuh tanpa kunjung sembuh.

Bayangkan jika minggu depan yang naik mimbar adalah Pak Kusno, seorang pedagang sayur di pasar. Ia tidak akan bicara soal sejarah perang yang sudah berkali-kali diceritakan. Ia mungkin akan bicara tentang bagaimana rasanya harus tetap berjualan di pasar ketika harga sayuran terus naik, sementara orang-orang sudah enggan untuk membeli sayuran ke pasar.

Bayangkan jika minggu depannya lagi Taba yang naik mimbar; seorang pemuda gigih yang terpaksa harus merawat orang tuanya di desa hanya dengan menjadi buruh harian lepas; tanpa pekerjaan yang layak; kerja serabutan menjual tenaganya ke sana ke mari tanpa ada kebebasan untuk mengatur waktu yang dimillikinya.

Khotbah mereka mungkin penuh jeda karena menahan tangis, amarah, dan kebingungan, tapi seisi masjid akan terjaga karena mereka merasakan perih yang sama.

“Baarakallahu lii wa lakum fil qur’aanil ‘azhiim, wa nafa’anii wa iyyaakum bimaa fiihi minal aayaati wadz-dzikril hakiim….”

Kalimat itu menggema. Bagaikan sebuah mantra, semua orang terbangun. Dalam kondisi setengah sadar mereka menegakkan punggung, mengangkat kepala, dan menengadahkan tangan serta mengucapkan, “Aamiin” dengan khusyuk yang tiba-tiba. Aku pun ikut mengusap wajah, mengakhiri imaji di ruang utama masjid itu.

Pada akhirnya, barangkali, mimbar itu memang akan tetap menjadi milik para pemegang sanad dan penghafal kitab. Namun, aku pulang dengan keyakinan baru bahwa, di mata Tuhan, keluh kesah seorang pedagang sayur yang jujur adalah khotbah yang tak kalah khidmat dari rangkaian kata pemegang sanad dan penghafal kitab.

Tapi aku masih berharap, suatu Jumat nanti, mimbar itu tidak lagi terasa angker dan jauh, agar setelah salam, kami tidak pulang dengan leher kaku karena tertidur, melainkan dengan hati yang merasa didengar, bukan oleh Tuhan—karena Tuhan sudah pasti Maha Mendengar—tapi oleh sesama manusia supaya mereka bisa merasakan hal yang sama dan tidak menutup mata akan kesenjangan di depan mata.

“Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa tidak pakai dolar. Yang pusing itu yang suka ke luar negeri. Ayo siapa ini?”

“Saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya tidak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok.

Berikut adalah pernyataan Prabowo ketika menyinggung soal banyaknya kritik terhadap kondisi rupiah yang sedang tidak berdaya di hadapan dollar amerika. Pernyataan tersebut, dilontarkan oleh Prabowo tanpa berpacu dengan teks—sebuah upaya politik untuk menjaga supaya setiap perkataan seorang presiden tidak keseleo lidah dan menciptakan gonjang-ganjing.

Justru demikian, dari pernyataan tersebut kita bisa melihat alam pemikiran seorang presiden yang sejujur-jujurnya tanpa tedeng aling-aling, yang bisa mencerminkan sikap, pandangan, dan arah pemikiran politik dari seorang Prabowo.

Melalui celah spontanitas itulah kita bisa melihat bagaimana cara seorang presiden melihat, memposisikan, dan memperlakukan relasi antara negara dengan rakyatnya. Demikianlah upaya dari artikel ini ditulis terlepas dari perdebatan soal dampak nilai rupiah yang melemah terhadap ekonomi kita, yang sudah banyak menghasilkan diskursus di luar sana.

Cara Negara Melihat Rakyat

Sebagaimana perspektif James Scott dalam bukunya Seeing Like a State, pernyataan Prabowo di atas cenderung menyederhanakan realitas masyarakat yang kompleks agar mudah dikelola.

Pernyataan Prabowo soal “orang desa tidak pakai dollar” bukan sekadar kalimat defensif seorang presiden, melainkan refleksi dari cara pandang negara (state gaze) terhadap subjeknya (rakyat). Terdapat beberapa lapisan pemaknaan bagaimana seorang “presiden” memposisikan “orang desa” dalam struktur kekuasaan ekonomi global.

Dengan mengatakan orang desa tidak pakai dollar, prabowo secara tidak langsung memegang teguh mitos romantis nan kolonial tentang komunitas desa yang self sufficient, yaitu mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan terisolasi dari sistem ekonomi global.

Prabowo memisahkan “orang desa” ke dalam ruang domestik tradisional yang dianggap kebal terhadap guncangan makro. “Orang desa” dikonstruksi sebagai entitas homogen, nerimo, dan hidup dalam ruang ekonomi yang sederhana. Padahal realitanya tidak demikian. Petani desa membeli pupuk kimia yang bahan bakunya diimpor dengan dollar; mereka membuat jajanan pasar dengan gandum yang dibeli menggunakan dollar; dan anak-anak mereka di kota mengirimkan remitan yang nilainya tergerus inflasi akibat depresiasi mata uang.

Dengan mengatakan “kamu kan tidak pakai dollar”, menunjukkan bahwa negara sedang menggeser beban psikologis dan tanggung jawab dari persoalan struktural dan kegagalan negara dalam menjaga stabilitas ke tingkat lokal. Negara seolah-olah berkata: “Selama kalian masih bisa menanam jagung dan makan nasi, kalian aman. Jadi, krisis ini bukan urusan kalian”. Ini adalah cara negara dalam menjinakkan potensi pergolakan sosial di akar rumput dengan menciptakan ilusi kedap krisis.

Selain itu, pernyataan tersebut juga merupakan cara negara dalam memutarbalikkan narasi dari ketidakberdayaan ekonomi desa di hadapan kapital global menjadi narasi ketangguhan yang semu. Negara mencoba menghalangi orang desa untuk menyadari bahwa nasib piring nasi mereka di dapur sangat terikat dengan kebijakan moneter di Washington atau keputusan impor di Jakarta. Dengan mengatakan mereka tidak pakai dolar, negara sedang mencoba menjauhkan desa dari realitas bahwa mereka adalah manusia rentan dari globalisasi kapitalisme.

Presiden sebagai Suhu atau Bapak Pengayom

Pernyataan Prabowo di atas juga bisa kita lihat sebagai cara Prabowo memposisikan diri sebagai pelindung yang menenangkan “anak-anaknya” (orang desa) agar tidak ikut pusing dengan urusan “orang dewasa” (ekonomi makro, politik luar negeri, dan menguatnya dollar).

Dalam kosmologi kekuasaan paternalistik, Prabowo memposisikan diri sebagai kepala keluarga (Bapak), dan rakyat sebagai anak-anak yang belum dewasa secara politik dan ekonomi.

Ketika Prabowo berbicara dengan nada santai “Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa tidak pakai dolar,” itu adalah bahasa seorang Bapak yang sedang menepuk bahu anaknya yang ketakutan mendengar suara petir di luar rumah. Si Bapak tahu ada badai (ancaman krisis ekonomi), tapi dia memilih bilang, “Sudah, tidur saja, itu cuma suara angin, gak bakal kena kamar kamu.”

Dalam struktur keluarga tradisional kita, seorang anak tidak boleh mendebat argumen bapaknya. Ketika negara menggunakan bahasa kekeluargaan untuk menenangkan, secara tidak langsung negara sedang menutup ruang kritik. Mengkritik kebijakan ekonomi “Bapak” akan dibingkai sebagai tindakan anak yang tidak bersyukur atau “durhaka” (baca: tidak nasionalis atau provokatif).

Cara pandang ini adalah struktur berpikir yang dipelihara subur selama era Orde Baru di bawah Soeharto. Institusi desa dibentuk sedemikian rupa agar selalu tunduk pada garis komando pusat, dengan narasi bahwa desa adalah basis “keharmonisan” yang tidak boleh dirusak oleh hiruk-pikuk politik atau dinamika luar.

Menariknya, Prabowo—dengan latar belakang militer dan kedekatan historisnya dengan struktur Orde Baru—secara organik mengadopsi bahasa kultural ini. Gaya bicaranya yang spontan, sedikit humoris, tetapi sangat berjarak secara struktural, sukses menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat tentang sosok pemimpin yang “tahu apa yang terbaik untuk rakyatnya.”

Dongeng Sebelum Tidur

Retorika “orang desa tidak pakai dolar” bukan sekadar guyonan spontan seorang presiden di atas panggung, melainkan sebuah instrumen kekuasaan yang bekerja secara subtil. Di balik nada santainya yang paternalistik, negara sedang melakukan domestikasi massal: mengkerdilkan kesadaran kritis rakyat dan mengembalikannya ke dalam status “anak-anak” yang menanti perlindungan sang Bapak. Desa, dalam imajinasi elite kita, dipaksa tetap menjadi ruang romantis yang statis, ruang yang dianggap kebal dari badai global, hanya agar negara bisa membasuh tangannya dari kegagalan struktural.

chao!

Sial! Aku tidak kuasa menahan tawa. Bayangkan, dia hanya punya delapan pohon sementara hari ini tetangganya mempunyai ratusan pohon sawit dan saling berlomba memperluas kebunnya dalam lima tahun terakhir. Tapi apadaya, aku dan Pak RT sama-sama melepas tawa di ruang depan rumah Pak Jon; terpingkal-pingkal kami mendengar sisa delapan pohon Pak Jon hari ini yang hanya dipanen dua bulan sekali! Sementara Pak Jon, dia tidak tersinggung sama sekali. Pak Jon menyeringai, merasa bersalah, dan melihat apa yang ia lakukan sebagai sebuah tindakan konyol hari ini: menebang pohon sawit!

Saat ini, Pak Jon tidak lagi bisa pergi ke kebun akibat kondisi kesehatan yang sudah menurun, apalagi untuk menanam dan mengurus pohon sawit. Istrinya, masih sanggup pergi menoreh dan berladang, tetapi tidak cukup mempunyai kapasitas untuk menanam dan mengurus kebun sawit. Ketiadaan sawit membuat mereka harus hidup dengan cara-cara lama, yaitu berladang dan menoreh getah. Namun, saat ini lahan untuk berladang semakin menyempit akibat ekspansi sawit dan harga getah jatuh sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga sawit adalah harapan akan sumber kemakmuran baru di kampung ini.

Dengan memiliki ratusan pohon sawit di kebun, tetangga Pak Jon sudah mampu memperbaiki rumah, membeli sepeda motor, dan membiayai sekolah anak; sebuah tindakan yang bagi masyarakat kampung nampaknya sangat berat dilakukan dalam beberapa tahun lalu. Sedangkan Pak Jon, dia dan istrinya harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan dapur, membayar listrik, kebutuhan obat, dan membayar pinjaman koperasi yang tak kunjung lunas.

Di tengah narasi global yang mengutuk sawit sebagai perusak lingkungan, bagi masyarakat kampung, sawit bukan sekadar komoditas, melainkan satu-satunya sumber kemakmuran yang nyata. Kisah Pak Jon menunjukkan bahwa bagi masyarakat kampung, masalah sesungguhnya bukanlah ekspansi sawit, melainkan ketidakmampuan untuk ikut serta dalam gelombang kemakmuran tersebut.

Masuknya Sawit ke Pedalaman Kalimantan

Pada dekade 1980-an, gelombang investasi besar-besaran membawa perubahan signifikan pada tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Di Bonti, gelombang investasi tersebut hadir dalam bentuk pendudukan perkebunan sawit yang dibawa oleh perusahaan perkebunan swasta dengan membawa izin konsesi untuk mengelola hutan. Namun, area konsesi tersebut bukanlah ruang kosong tanpa kehidupan. Di sana, telah menjadi ruang hidup bagi masyarakat Dayak yang melakukan kegiatan berladang dan menoreh getah karet.

Melalui skema kebun inti-plasma, perusahaan meminta orang-orang Dayak untuk menyerahkan 7,5 hektar lahan ke perusahaan yang nantinya akan dikembalikan 2,5 hektar ke masyarakat dalam bentuk kebun plasma. Sementara itu, 5 hektar lainnya akan dijadikan kebun inti milik perusahaan. Melalui skema ini, perusahaan menjanjikan kemakmuran bagi siapa saja yang mau menyerahkan lahannya ke perusahaan.

Kehadiran sawit ini tidak lantas membawa kemakmuran baru dalam satu malam. Mereka yang terlanjur menyerahkan keseluruhan lahan miliknya ke perusahaan, tidak lagi mempunyai jaring pengaman untuk memenuhi kehidupan mereka. Di sisi lain, skema kebun plasma yang dijanjikan perusahaan tidak lantas mendatangkan kemakmuran, sehingga mereka menjual kebun plasma mereka ke tetangga. Dari sinilah titik akselerasi kesenjangan bermula.

Mereka yang mempunyai cadangan lahan, masih mempunyai jaring pengaman untuk mempertahankan kebun sawitnya dan menunggu momentum sampai bisa mengakumulasi surplus dari komoditas ini. Mereka yang menjual kebun plasma tidak lagi mempunyai tanah, dan membuka lahan baru tidak lagi memungkinkan mengingat orang-orang kampung di pedalaman sudah menanam tanaman karet sebagai bentuk klaim kepemilikan lahan. Sementara Pak Jon dan masyarakat kampung yang tinggal di kampung pedalaman—jauh dari episentrum perusahaan perkebunan—masih dan tetap hidup dengan cara-cara lama: berladang dan menoreh getah.

Beralih ke Sawit

Sebelum kedatangan sawit, berladang dan menoreh getah adalah cara masyarakat kampung untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan berladang, masyarakat kampung bisa memenuhi kebutuhan dapur tanpa harus pusing-pusing membeli beras dan sayur. Sementara getah, adalah sumber penghasilan utama masyarakat kampung untuk mendapatkan uang. Dengan menoreh getah, beberapa masyarakat kampung mampu untuk menyekolahkan anak dan membeli beberapa kebutuhan rumah yang tidak bisa didapat dari hasil berladang.

Bagi masyarakat kampung, pekerjaan menoreh adalah pekerjaan yang berat. Mereka harus pergi ke kebun setiap hari pada pagi-pagi buta; menoreh getah dengan hasil yang dirasa tidak lagi sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Dibandingkan dengan sawit, ia tidak perlu mengeluarkan tenaga setiap hari, hanya dua minggu sekali pergi ke kebun untuk panen dan beberapa bulan sekali untuk memupuk serta membersihkan rumput. Masa panen sawit juga lebih cepat dibandingkan karet. Sawit hanya memerlukan waktu 3-5 tahun untuk bisa menghasilkan buah, berbeda dengan karet yang harus menunggu waktu 8-10 tahun untuk bisa ditoreh.

“Kalau menanam karet, kita akan sakit terus-terusan, tapi kalau menanam sawit, kita hanya sakit sebentar, setelah itu kita akan menikmati hasilnya”

Demikianlah ungkapan yang dilontarkan oleh Pak Sum ketika saya tanya kenapa ia menanam sawit di kebunnya. Bagi orang-orang seperti Pak Sum, karet bukan hanya sekadar komoditas, ia adalah artefak dari pengalaman masa lalu yang menubuh bersama raga mereka yang sudah mulai renta. Karet telah menjadi simbol ketertinggalan, gambaran akan masa lalu yang melelahkan, sementara sawit muncul sebagai masa depan yang menjanjikan.

Pada dekade 2000-an hingga awal 2010-an, harga getah terbilang tinggi, bisa mencapai 25-30 ribu rupiah per kilogram di kalangan petani di Bonti. Anjloknya harga getah pada pertengahan dekade 2010-an membuat orang-orang yang masih bergantung dengan getah sangat terpukul. Harga getah jatuh di bawah 10 ribu per kilogram di kalangan petani di Bonti. Di sisi lain, tetangga mereka yang berhasil mengakumulasi surplus dari kebun sawit semakin menunjukkan kontras dari apa yang mereka alami. Para petani sawit ini nampak lebih makmur dari sebelumnya. Mereka bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, mobil, kulkas, dan menyekolahkan anak-anak mereka ke Jawa.

Melihat tetangganya nampak berhasil dengan sawit, sementara harga getah tidak kunjung membaik, orang-orang kampung pedalaman mulai intensif mengganti ladang dan kebun getah mereka menjadi kebun sawit. Mereka mengambil tunas-tunas muda dari pohon sawit milik tetangganya untuk ditanam di kebun miliknya: satu upaya untuk mengejar ketertinggalan mereka dari sanak saudaranya di kampung sebelah.

Mulai akhir dekade 2010-an, kebun sawit di Bonti secara ekstensif mulai masuk ke kampung-kampung pedalaman orang Dayak. Masyarakat kampung pedalaman secara bertahap mulai mengganti ladang, kebun getah, dan tembawang mereka menjadi kebun sawit. Bersamaan dengan banyaknya pohon karet yang sudah tua dan tidak lagi menghasilkan, orang-orang kampung menebang pohon karet mereka dan menggantinya dengan sawit.

Dalam masa tunggu, tanaman sawit ditumpangkan dengan ladang sampai usia sawit tiga tahun. Setelah usia tiga tahun, padi tidak bisa lagi tumbuh di lahan tersebut dan orang Dayak harus mencari lahan baru untuk berladang. Namun, lahan untuk berladang saat ini semakin menyempit akibat ekspansi kebun sawit, sementara cadangan hutan di sekitar kampung sudah hampir habis, tinggal menyisakan wilayah hutan perbukitan yang sangat sulit dijangkau. Kondisi ini yang dikhawatirkan oleh para aktivis gerakan hijau sebagai ancaman deforestasi yang membawa dampak buruk bagi keseimbangan ekologi.

Sawit dan Isu Deforestasi

Ekspansi sawit telah menjadi topik perbincangan global akibat dampak deforestasi yang menyertainya. Kemunculan European Union Deforestation Regulation (EUDR) telah menjadi bagian dari instrumen kritik dunia internasional terhadap deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi sawit. Regulasi ini mensyaratkan beberapa komoditas yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari hasil deforestasi. Sebelum itu, juga terdapat Roundtable Sustainability Palm Oil (RSPO) untuk memastikan bahwa sawit yang dihasilkan berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah sosial, ekonomi, serta lingkungan, khususnya deforestasi.

Regulasi ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai eksportir sawit terbesar di dunia yang membuat komoditas ini menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mendapat sorotan dari dunia internasional akibat tingkat deforestasi yang begitu masif dalam beberapa tahun terakhir yang berkontribusi terhadap 11 persen tingkat deforestasi global, menjadikan Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia.

Data menunjukkan bahwa sejak 2001 hingga 2019, telah terjadi total penurunan tutupan hutan di Indonesia di angka 9,79 juta hektar dengan 2,85 juta hektar di antaranya langsung ditanami kelapa sawit dalam kurun waktu satu tahun setelah pembukaan lahan. Di balik angka tersebut, korporasi bertanggung jawab atas 75 persen dari deforestasi yang terjadi, sementara petani swadaya hanya bertanggung jawab 25 persen. Temuan yang lebih mengejutkan adalah di balik angka 25 persen tersebut, banyak elit politik dan pengusaha yang memiliki lahan luas hingga ratusan hektar secara ilegal, tetapi menggunakan label “petani swadaya” untuk menghindari regulasi.

Dari sini, kita bisa melihat bahwa penyebab utama deforestasi oleh ekspansi sawit bukanlah kebutuhan akan petani kecil seperti Pak Jon dan Pak Sum untuk bertahan hidup, melainkan kontrol korporasi, elit politik, dan pengusaha besar yang difasilitasi oleh pemerintah. Sebaliknya, petani kecil sering diabaikan atau ditekan secara aktif dan terjebak dalam ketidakpastian hukum karena hak atas tanah mereka kurang diakui. Tanpa legalitas tanah, petani kecil seperti Pak Jon dan Pak Sum tidak bisa mendapat pinjaman bank, bantuan bibit unggul, atau sertifikai keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO, terlebih dengan kebijakan terbaru EUDR.

Ketidakpastian hukum ini kian diperparah oleh ironi di lapangan: masyarakat sering kali menanam di atas lahan-lahan bekas konsesi yang ditelantarkan oleh perusahaan. Pak Ming dan masyarakat kampung yang lain menyadari bahwa mereka menanam di lahan bekas konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sudah ditelantarkan oleh perusahaan. Namun, mereka juga punya argumen yang kuat bahwa sebelum kedatangan perusahaan, orang tua mereka sudah lebih dulu mengelola lahan tersebut dan perusahaan hanya meminjam tanah orang tua mereka.

“Dulunya itu adalah tanah orang tua kami yang dipinjam oleh perusahaan, tetapi orang tua dulu tidak tahu dengan pasti sampai kapan tanah itu dipinjam dan akan dikembalikan. Saat ini, mereka (perusahaan) menelantarkan tanah tersebut, tidak jelas apakah mereka masih menggunakan tanah tersebut atau tidak, atau barangkali memang masa pinjam mereka sudah habis. Daripada tidak digunakan, lebih baik kami buat supaya lebih produktif dengan menanam sawit”

Bagi negara, mereka adalah perambah; namun bagi warga, mereka hanyalah pengelola lahan tidur yang disia-siakan korporasi. Di atas lahan abu-abu inilah, petani seperti Pak Sum berjuang dengan peralatan seadanya—bibit cabutan tanpa sertifikat dan pupuk subsidi sisa tanaman pangan—yang menghasilkan buah ala kadarnya. Mereka terjebak dalam lingkaran setan: hasil yang tidak optimal memaksa mereka membuka lebih banyak lahan untuk menutupi kebutuhan, sebuah siklus yang justru memperparah deforestasi.

Dosa Ekologis?

Namun, sebelum kita buru-buru menghakimi, kita harus bertanya: apakah adil menuntut orang-orang seperti Pak Jon dan Pak Sum tetap hidup dari cara-cara lama sementara dunia di luar mereka terus melaju? Menebang pohon karet tua untuk sawit bukanlah upaya perusakan hutan secara sengaja, melainkan strategi bertahan hidup yang paling rasional saat ini. Memaksa mereka tetap “tradisional” tanpa akses listrik, pendidikan, dan sanitasi yang layak—hanya demi memuaskan standar ekologi global—adalah sebuah bentuk ketidakadilan lingkungan yang nyata. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengenyam modernitas; pertanyaannya, maukah kita memberikan mereka jalan legal dan bantuan teknis agar mereka bisa makmur tanpa harus mengorbankan sisa hutan yang ada?

Keputusan Pak Jon menebang pohon sawitnya lima belas tahun lalu mungkin terdengar konyol di tengah hiruk-pukuk kemakmuran tetangganya hari ini. Namun, menghakimi masa lalu dengan standar hari ini adalah sebuah ketidakadilan intelektual. Bagi Pak Jon saat itu, padi adalah kepastian perut, sementara sawit hanyalah janji di atas kertas yang belum teruji. Tindakan “konyol” tersebut sebenarnya adalah bentuk rasionalitas paling murni dari seorang petani yang mencoba bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Ironinya, kegagalan kita hari ini bukanlah pada pilihan Pak Jon di masa lalu, melainkan pada ketidakmampuan sistem kita untuk memberikan jaring pengaman yang layak bagi mereka yang ingin ikut serta dalam arus kemakmuran tanpa harus mempertaruhkan segalanya.

Pada akhirnya, delapan pohon sawit Pak Jon adalah monumen bisu bagi ketimpangan yang kita biarkan tumbuh subur di pedalaman. Masa depan hutan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita mengutuk sawit dari kejauhan, melainkan oleh seberapa adil kita mendistribusikan hak atas tanah bagi mereka yang merawatnya. Pak Jon, Pak Sum, dan ribuan petani swadaya lainnya bukan perambah yang harus diburu; mereka adalah subjek pembangunan yang selama ini dipaksa berenang dalam ketidakpastian hukum. Melegalkan lahan tidur bekas konsesi dan memberikan akses pada bibit berkualitas bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan upaya memulihkan martabat petani. Tanpa keberanian politik untuk membenahi status lahan ini, masyarakat akan terus menebang pohon karet tua mereka—bukan karena benci pada ekologi, tapi karena sawit adalah satu-satunya pelampung yang tersedia di tengah arus kemiskinan yang kian deras.